Ramadan, Harga Pangan dan Inflasi

Penulis: Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Pada: Kamis, 14 Jun 2018, 06:10 WIB Opini
Ramadan, Harga Pangan dan Inflasi

thinkstock

ADA yang berbeda di Ramadan tiga tahun terakhir. Pertama, Ramadan dilalui tanpa ada kenaikan dan instabilitas harga pangan yang ekstrem. Harga-harga pangan saat Ramadan yang biasanya bergerak seperti roller coaster seiring kenaikan permintaan, dua tahun terakhir relatif berhasil dimitigasi dengan baik.

Instabilitas harga tentu masih terjadi. Akan tetapi, masih terkendali. Karena harga pangan relatif stabil, ini perbedaan yang kedua, inflasi saat Ramadan relatif terkelola baik; inflasi bisa ditekan rendah.

Pada 2016, Ramadan jatuh pada Juni. Saat itu inflasi hanya 0,66% alias rendah. Pada 2017, Ramadan mulai 27 Mei yang inflasinya hanya 0,39% alias rendah. Inflasi awal Ramadan yang rendah jadi modal penting inflasi Idul Fitri 2017 yang rendah: 0,69%.
Pada 2018, Ramadan dimulai 17 Mei yang inflasinya 0,21%. Bulan sebelumnya, April, inflasinya 0,1%. Inflasi awal Ramadan yang rendah dan tidak adanya kenaikan harga pangan ekstrem, hampir bisa dipastikan inflasi pangan Juni 2018 terkendali.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pengendalian inflasi Ramadan tiga tahun terakhir patut diapresiasi. Pada 2005 Ramadan jatuh pada Oktober, kemudian 2008 (September), 2011 (Agustus), 2012-2015 (Juli).
Pada 2005, inflasi saat Ramadan mencapai rekor tinggi, yakni sebesar 8,7%. Ini terjadi karena saat itu pemerintah menaikkan harga BBM hanya empat hari menjelang Ramadan. Setelah itu, pada 2008 inflasi Ramadan 0,97%; 2011 (0,93%); 2012 (0,7%); 2013 (3,29%). Serta pada 2014 dan 2015 (0,93%). Terlihat rentang 10 tahun (2005-2015) inflasi Ramadan selalu tinggi; tidak pernah di bawah 0,7%.

Pengendalian inflasi Ramadan yang bersumber dari harga-harga pangan (volatile food) menjadi penting karena sebagian besar dari sana­lah inflasi berasal. Mengapa? Saat Ramadan biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 20%.
Sesuai hukum supply-demand, saat ada tekanan di sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga akan terpantik tinggi. Tak ingin kenaikan harga pangan yang kemudian diikuti inflasi Ramadan tinggi jadi sebuah rutinitas dan kelaziman, Presiden Jokowi meminta pembantunya menekan harga.

Menurut BPS (2017), harga-harga bahan makanan pada Ramadan dan Lebaran sejak 2016 relatif ter­kendali. Ini tak lepas dari pelbagai langkah pemerintah memastikan pasokan dan mengatur harga pangan. Pertama, jauh-jauh hari pemerintah memastikan stok pangan cukup untuk keperluan Ramadan dan bahkan setelahnya. Stok pangan yang cukup menjadi sinyal penting buat pasar; pemerintah punya kendali penuh atas pasar.

Kedua, pengaturan harga sejumlah komoditas pangan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak 2017 pemerintah mengintervensi langsung harga pangan, yaitu gula, minyak goreng, dan daging kerbau beku, lewat penetapan harga.

Pada 2018, intervensi harga diperluas menjadi 8 komoditas (ja­gung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging beku dan daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras). Jika pada 2017 hanya di ritel modern, pada 2018 diperluas hingga ke pasar tradisio­nal.
Ketiga, pembentukan Satgas Pangan yang terdiri unsur pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan), Bulog, Polri, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dibentuk 3 Mei 2017, Satgas bergerak cepat menangani sejumlah kasus, mulai dugaan pe­nimbunan, hingga penyimpangan distribusi.

Pelaku usaha, terutama penguasa dominan di pasar, kini diawasi ketat. Kemendag dan Kementan juga bergerak sinergis dan saling mengisi untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Berbeda dengan negara-negara maju, bagi Indonesia pengendalian inflasi pangan merupakan keniscayaan. Sebab, sampai saat ini mayoritas pengeluaran penduduk masih untuk pangan. Rata-rata pengeluaran penduduk, terutama yang miskin, untuk pangan mencapai 73,5% pengeluaran keluarga untuk pangan. Sedikit saja ada lonjakan harga pangan, daya beli mereka anjlok drastis. Itulah sebabnya, banyak ekonom menyebut inflasi sebagai ‘perampok uang rakyat’.

Kondisi semacam ini bukan khas Indonesia. Hampir di negara-negara berkembang pangsa pengeluaran pangan keluarga memang masih dominan. Ketika harga kebutuhan pokok naik, angka warga miskin pun melonjak.

Ketika harga pangan naik, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan, warga miskin harus merealokasikan anggaran rumah tangga dengan menekan pos nonpangan. Pertama, dana pendidikan dan kesehatan dipangkas. Kedua, jumlah dan frekuensi makan dikurangi. Jenis pangan inferior jadi pilihan. Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun.    

Bagi orang dewasa, ini berpengaruh pada produktivitas kerja dan kesehatan. Buat ibu hamil/menyusui dan anak balita akan berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan anak. Terbayang SDM yang tidak bisa bersaing pada masa mendatang.

Pengendalian inflasi menjadi kebutuhan mutlak. Bagi warga miskin, inflasi yang terkendali akan menjadi benteng pertahanan hidup. Bagi pemerintah, inflasi yang terjaga juga akan mengamankan indikator ekonomi lainnya. Karena itu, pemerintah dan BI harus bekerja sama menjinakkan inflasi. Langkah BI menekan inflasi dengan menstabilkan nilai tukar tidak akan banyak artinya tanpa didukung ­upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok. Prestasi inflasi Ramadan yang terkendali tiga tahun terakhir mesti dipertahankan.

Catatan khusus perlu diberikan pada peran Satgas Pangan yang masif masuk ke pasar. Langkah ini tidak sepenuhnya direspons positif pasar. Kehadiran Satgas Pangan menyisakan residu; dipersepsi menciptakan risiko dan ketidakpastian usaha yang makin tinggi.
Agar tidak menimbulkan respons negatif dari pasar, Satgas Pangan sebaiknya mengerem diri untuk tidak agresif masuk ke pasar. Penge­cualian berlaku bila Satgas sudah memastikan ada bukti awal yang mengarah pada tindak pidana di bidang pangan.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More