Draf Perlu Direvisi, Kemenkum HAM Lempar Bola ke KPU

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Rabu, 13 Jun 2018, 17:22 WIB Polkam dan HAM
Draf Perlu Direvisi, Kemenkum HAM Lempar Bola ke KPU

MI/M. Irfan

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengembalikan draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat larangan eks narapidana kasus korupsi nyaleg kepada KPU untuk direvisi.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana mengaku, dari penelaahan terhadap usulan PKPU itu, ditemukan isi yang bertentangan dengan UU dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena ada isi yang bertentangkan itu kami usulkan untuk direvisi. Jadi bukan ditolak PKPUnya tapi diusulkan untuk diperbaiki lagi sehingga tidak melanggar,” terangnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurut Widodo, PKPU nomor 16 tahun 2018 yang telah diperiksa secara seksama oleh Kemenkum HAM itu bertentangan dengan beberapa peraturan, seperti UU Pemilu, Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2-7, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/ 2015, dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016.

“Hasil pengecekan itu kami sudah surati ke KPU. Sekarang tinggal menunggu KPU saja,” jelasnya.

Widodo menyebutkan, isi surat Kemenkum HAM itu tidak lain memohon kepada KPU untuk segera melakukan penyelarasan dan harmonisasi lagi dengan cara mengundang kementerian/lembaga terkait seperti, Bawaslu, Kemendagri, DKPP, dan MK. Dalam hal ini, ujarnya, Kemenkum HAM tidak punya wewenang untuk mengundang karena bukan sebagai pembuat PKPU.

“Nah itu supaya diundang terus KPU membahas apa-apa saja yang perlu diperbaiki berekaitan dengan kritikan dan masukan Kemenkum HAM. Begitu saja," kata Widodo.

Bisa cepat

Widodo menyebut, selama hasil perbaikan PKPU itu tidak bertentangan dengan putusan MK, tidak bertentanag dengan UU, dan atau peraturan yang lebih tinggi, draft tersebut langsung bisa diajukan kembali ke Kemenkum HAM untuk diundangkan.

“Bisa cepat kok, segera KPU ajukan. Apa lagi kita sudah ada persetujuan Kemendagri, Bawaslu, langsung bisa kita undangankan. Nga perlu menunggu waktu lama. Nga susah, selama ini mau sehari saja bisa selesai yang penting secara substansi nga ada masalah,” tegasnya.

Mekanisme proses peyelesaian revisi PKPU itu, menurutnya, tidak memerlukan waktu yang panjang.

"Tinggal KPU saja yang menyelesaikan seluruh paraf yang dibutuhkan di dalam draft itu. Misalnya selesa hari ini terus diajukan ke kami, ya hari itu dimohonkan hari itu juga diundangkan nga ada masalah,” tegasnya. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More