Aturan Baru THR Buat Bisnis Leisure Makin Bergairah

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Rabu, 13 Jun 2018, 15:57 WIB Ekonomi
Aturan Baru THR Buat Bisnis Leisure Makin Bergairah

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

KEPUTUSAN pemerintah pada tahun ini untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) secara take home pay yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja kepada pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat bisnis leisure (hiburan/kesenangan), khususnya penginapan maupun hotel semakin bergairah.

"Kita benar-benar terdorong oleh gaji ke-13 dan THR, kalau tidak ada itu mungkin naiknya tidak signifikan, dan banyak juga perusahaan-yang bayar gaji Juni sekaligus itu juga menambah (tingkat okupansi)," ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (13/6).

Di samping pemberian THR yang lebih besar, Hariyadi juga tidak menampik adanya pergeseran daya beli masyarakat ke leisure.
"Tren pindah ke leisure memang ada, memang kuat, ditambah ada THR dan gaji ke-13 itu tambah besar lagi (peningkatannya)," tukasnya.

Untuk diketahui, yang masuik kategori kegiatan atau aktivitas leisure antara lain traveling, menginap di hotel, menonton film, konser musik, dan kuliner.

Berdasarkan catatan PHRI, kenaikan okupansi hotel di wilayah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mencapai 90%.
"Akan semakin meningkat (setiap hari), secara umum (tingkat okupansi) bisa sampai 85%-90%," ucapnya.

Sementara, lanjut Hariyadi, untuk hotel-hotel di Jakarta, tingkat okupansinya justru 'terjun bebas' menjadi hanya sekitar 20%. Tingkat okupansi yang sangat rendah itu hampir sama dengan libur lebaran tahun sebelumnya. "Kalau di Jakarta terjun bebas, karena semua orang keluar kota," jelasnya.

Ia memprediksi tingkat okupansi hotel di Jakarta akan kembali normal setelah cuti bersama selesai yakni pada 21 Juni mendatang. (E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More