Perpres Antiterorisme Diprediksi Rampung Seusai Idul Fitri

Penulis: Golda Eksa Pada: Rabu, 13 Jun 2018, 15:10 WIB Politik dan Hukum
Perpres Antiterorisme Diprediksi Rampung Seusai Idul Fitri

Ilustrasi

PERATURAN Presiden (Perpres) mengenai pelibatan TNI yang diatur dalam UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Antiterorisme, diprediksi rampung setelah Idul Fitri. Saat ini pemerintah melalui sejumlah institusi terkait masih menggodok detail regulasi tersebut.

Hal itu dikemukakan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (14/6). Ia menilai secara keseluruhan pembahasan materi perpres dipastikan tidak menuai kendala.

"Soal hambatan pasti ada, tetapi saya kira masalahnya bukan di situ. Ini hanya menjaga supaya mekanisme perbantuan TNI dan lain sebagainya tidak sampai pada situasi yang tidak memungkinkan," kata Muradi.

Semua pihak juga harus bisa memahami bahwa bagaimanapun posisi UU Antiterorisme tetap pada fase tindak pidana dan bukan murni gerakan militer. Contohnya, pelibatan bintara pembina desa (Babinsa) atau metode preemtif yang sudah sejak lama diterapkan.

Menurutnya, ada dua hal mengenai sejauh mana pelibatan militer yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pembahasan perpres tersebut. Pertama, ruang dan waktu. Artinya, tidak semua terlibat namun dibatasi pada karekteristik yang mengarah pada situasi, seperti pembajakan pesawat, masalah perbatasan, dan penguasaan area.

"Itu terlihat pada Operasi Tinombala di Poso. Kenapa? Karena karekteristik pelaku sudah mengarah pada penguasaan wilayah sehingga tentara harus terlibat. Nah, contoh itu berbeda dengan kasus terorisme di Surabaya," ujarnya.

Persoalan waktu perlu dibuat temporer dan diatur secara detai. Tujuannya agar pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana tersebut tidak terlalu luas. Menerapkan pendekatan lunak (soft approach), semisal untuk kebutuhan pemetaan, penggalangan, dan habitasi sejatinya tidak ada masalah.

Namun, imbuh dia, akan jadi repot apabila model hard approach tidak diatur secara benar. Pola pendekatan keras dalam kasus itu perlu dipahami bahwa semangatnya ialah untuk memberantas aksi terorisme dan bukan membunuh.

"Makanya perlu ditegaskan di awal apa saja mekanisme pelibatan TNI. Itu harus detail apa saja wilayahnya, waktunya. Jangan sampai orang berpikir pelibatan Koopsusgab TNI yang memiliki karakter tempur akan serius membunuh," tandasnya.

UU Antiterorisme telah disahkan DPR melalui rapat paripurna pada Jumat (25/5). Presiden Jokowi pun menegaskan pemerintah bakal mempersiapkan aturan pendukung UU tersebut, seperti perpres dan turunnya untuk mengatur lebih detail tentang pelibatan TNI. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More