KPU Bersikeras Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Penulis: Siti Yona Hukmana Pada: Rabu, 13 Jun 2018, 09:45 WIB Politik dan Hukum
KPU Bersikeras Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bergeming soal polemik pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg pada Pemilu Serentak 2019. Penolakan pemerintah maupun DPR tidak akan menggoyahkan sikap penyelenggara pemilu itu.

"Sikap untuk larangan mantan napi korupsi nyaleg itu sudah final," tegas Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (13/6).

Viryan menganggap pengembalian draf Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melampaui kewenangan.

KPU menuding Kemenkumham melampaui kewenangan belandaskan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan aturan tersebut, hanya Mahkamah Konstitusi berhak menilai konten draf PKPU.

"Kemenkumham sudah mengambil porsi MK, melakukan abuse of power sehingga melampaui kewenangan. Jelas pada Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 itu menyatakan dari segi regulasi, konten dalam aturan harus diuji oleh MK. Bukan ranah Kemenkumham melakukan itu," jelas Viryan.

Viryan bahkan menyebut baru kali ini draf PKPU ditolak Kemenkumham dalam sejarah perundangan PKPU. Padahal, permintaan KPU mendorong pengundangan draf PKPU pencalonan caleg demi menjaga konsistensi Kemenkumham.

"Justru mengembalikan draf PKPU membuat mereka tidak konsisten," sesal Viryan. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More