Konflik Sosial Bayangi Pilkada

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Rabu, 13 Jun 2018, 08:25 WIB Polkam dan HAM
Konflik Sosial Bayangi Pilkada

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto -- MI/ROMMY PUJIANTO

UNTUK mengantisipasi kerawanan yang muncul dalam rangkaian pemilihan kepala dae-rah (pilkada) di seluruh Tanah Air, Polri membentuk tim konti-ngensi yang terdiri atas sejumlah perwira tinggi.

Hal itu dikemukakan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

"Tujuannya (pembentukan tim kontingensi) untuk pengamanan. Tidak hanya di Polda Sulsel, tetapi juga di seluruh Indonesia. Namun, suratnya yang beredar cuma satu, padahal ada tim-tim khusus lain," kata Setyo.

Sebelumnya, sempat beredar surat perintah pembentukan tim kontingensi keamanan di pilkada Sulsel. Setyo menjelaskan Polri juga membentuk tim kontingensi keamanan di wilayah rawan konflik sosial, yakni Sumatra Utara dan Kalimantan Barat.

"Kami sudah memetakan wilayah-wilayah rawan. Wilayah rawan ini tidak hanya di Sulsel, tetapi juga ada di Sumut dan Kalbar," ujar Setyo.

Wakapolri Komjen Syafruddin menerbitkan surat perintah (Sprin) kepada lima perwira tinggi Polri untuk membentuk tim kontingensi keamanan pilkada di Susel. Sprin yang beredar di kalangan media itu benomor Sprin/1503/VI/PAM.2.4./2018 tertanggal 11 Juni 2018, dengan dasar pertimbangan rencana kontingensi Aman Nusa I-2018 Nomor: R/Renkon/23/I/2018 tentang menghadapi kontingensi konflik sosial tahun 2018 dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Polri.

Wakapolri memerintahkan Wakil Irwasum Polri Irjen Agung Sabar Santoso, Wakil Bareskrim Irjen Antam Novambar, Wakil Dankorbrimob Brigjen Abdul Rakhman Baso, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Brigjen Fadil Imran, dan Karopaminal Divpropam Brigjen Teddy Minahasa menjalankan tugas tambahan sebagai tim penegakan hukum terhadap kasus yang berhubungan dengan pilkada di Provinsi Sulsel dan kasus yang berkaitan dengan keadilan masyarakat.

Irjen Agung Sabar bertugas sebagai ketua, Irjen Antam sebagai wakil ketua, sementara Brigjen Abdul Rakhman, Brigjen Fadil, dan Brigjen Teddy sebagai anggota.

"Tim bertugas sejak 11 Juni 2018 hingga selesai dan agar perwira yang ditunjuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polda Sulsel," demikian kutipan surat Wakapolri tersebut.

Kampanye santun

Di sisi lain, jelang pilkada serentak pada 24 Juni, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin prihatin dengan kampanye politik yang mengabaikan kesantunan.

"Hal tersebut ibarat jual-beli. Ajang kampanye harus dilakukan dengan santun. Jangan menjelekkan lawan agar tidak menimbulkan ketegangan," ungkap Ma'ruf, kemarin.

Jual-beli, lanjut Maruf, akan menerima berkah dari Allah jika penjualnya jujur. Bukan penjual yang menjajakan barang dengan menjelekkan dagangan orang lain. Orang yang seperti itu tidak akan diberkahi Allah.

"Jangan kamu menjual kemudian dengan menjelekkan jualan orang lain. Itu perlu dihindari," imbuh Ma'ruf.

Oleh karena itu, semua pihak yang berkampanye harus menahan emosi. Tidak perlu terpan-cing lalu menyerang 'dagangan' orang lain. Semua orang atau calon punya kelebihan ataupun kekurangan.

"Kedua, dia harus bisa menerima kekalahan atau kemenangan. Ini harus siap dan meng-ajak semua pendukung menerima," tandas Ma'ruf. (medcom.id/Ant/X-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More