Penegakan Hukum Mutlak bagi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 12 Jun 2018, 21:20 WIB Polkam dan HAM
Penegakan Hukum Mutlak bagi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

ANTARA

KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menegaskan penegakan hukum mutlak dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Pemerintah pun diminta segera melakukan langkah progresif sebab kasus-kasus HAM berat masa lalu yang hingga kini nasibnya masih menggantung akibat mandeknya kinerja Kejaksaan Agung.

"Dalam hal penuntasan haruslah penegakkan hukum yang diutamakan. Tapi hal ini justru berkebalikan dengan sikap Jaksa Agung," kata Yati saat dihubungi Selasa (12/6).

Sebabnya, baru sehari janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita tentang penuntasan kasus HAM masa lalu diperbarui, Jaksa Agung justru menyatakan tak mampu menyelesaikannya dengan alasan kurangnya bukti dan saksi.

"Padahal, itu adalah wewenang Jaksa Agung untuk bisa mengumpulkan bukti yang dibutuhkan," kata Yati.

Bolak-baliknya berkas hasil penyelidikan dari Komnas HAM ke Kejagung dengan alasan tidak ada bukti cukup untuk menangkap pelaku harusnya tidak perlu terjadi.

"Komnas HAM tidak bertugas mencari bukti yang memimpin kepada para pelaku. Tetapi, tugas mereka adalah menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya pelanggaran HAM," tandasnya.

Jika memang Jaksa Agung tidak mampu melakukan penyidikan sendiri, maka rekomendasi Komnas HAM agar dibentuknya tim penyidik khusus patut dipertimbangkan.

"Bisa mengangkat penyidik ad hoc guna menuntaskan kasus tersebut," ujarnya.

Yati berpendapat lambannya tindak lanjut Jaksa Agung hingga saat ini terang telah membuat kinerja pemerintah pincang. Ia pun meminta presiden bertindak tegas.

"Jika tidak ada kelanjutan karena sekarang bola ada di Kejagung, maka sepatutnya Presiden mengganti Jaksa Agung," ujarnya. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More