Remisi bagi Koruptor

Penulis: Fransiskus Borgias M Dosen Fakultas Filsafat UNPAR Bandung Pada: Rabu, 13 Jun 2018, 02:00 WIB Opini
Remisi bagi Koruptor

thinkstock

MENJELANG hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek, dsb) atau hari raya nasional (kemerdekaan negara), pelbagai media massa (cetak, elektronik) memberitakan mengenai pemberian remisi (pengurangan hukuman) kepada koruptor sehingga total masa tahanannya berkurang dari yang sudah diputuskan dalam pengadilan.

Melihat kenyataan itu, ada yang mengatakan bahwa praktik pemberian remisi khususnya kepada para koruptor merupakan sebuah bencana besar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Seorang narapidana korupsi selama menjalani masa hukumannya masih bisa ‘berharap’ bahwa masa tahanannya itu akan berkurang sekian rentang waktu selama seluruh masa tahanan.

Praktik remisi seperti itu, walaupun merupakan hak hukum bagi narapidana, tetapi dianggap melemahkan efek jera dalam seluruh konstelasi filosofis tindakan penghukuman itu sendiri.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa praktik pemberian remisi kepada koruptor sangat melukai rasa keadilan rakyat kecil yang miskin dan dimiskinkan lagi karena korupsi sistemik, struktural, yang merambat dalam wujud ketidakadilan struktural. Koruptor telah mencuri uang negara yang sejatinya untuk membangun kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya.

Memang kemudian muncul diskusi dan polemik besar dalam masyarakat, khususnya di antara para ahli dan praktisi hukum mengenai apakah perlu atau tidak perlu memberikan remisi seperti itu kepada seorang koruptor. Ada kubu yang mengatakan bahwa itu perlu bahkan harus.      

Biasanya argumen mereka menyatakan, kalau kita tidak memberi remisi kepada koruptor, melanggar HAM sang koruptor. Bahwa para koruptor, sebagai manusia, mempunyai HAM tidak saya sangkal sama sekali. Saya mengakui dan bahkan menghormati fakta itu. Sebab HAM ialah anugerah Pencipta kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Hak itu melekat pada kodrat manusia sebagai manusia.

Sang Penciptalah yang memberi HAM itu kepada manusia. Karena itu, tidak ada satu lembaga atau otoritas mana pun di dunia ini yang dapat dan boleh mencabutnya. Perlu disadari bahwa HAM itu dicanangkan secara universal oleh PBB pada 1948, tiga tahun pasca-Perang Dunia II. Hal itu terkenal dengan singkatan UDHR (Universal Declaration of Human Rights). Menarik bahwa tiga tahun sebelumnya, Founding Fathers Indonesia sudah mencantumkan pengakuan HAM itu dalam UUD 1945.

Tugas dan tanggung jawab asasi
Akan tetapi pendapat di atas, yang mengkaitkan praktik pemberian remisi kepada para koruptor karena mempertimbangkan HAM sang koruptor itu, harus dipahami dalam bingkai konteks filosofis seperti ini. Akan tetapi, terlalu menuntutnya juga pasti salah. Para pendukung argumen seperti ini mungkin lupa bahwa dalam diri setiap manusia dari kodratnya yang terdalam, tidak hanya memiliki HAM, tapi juga memiliki tugas dan tanggung jawab asasi.

Hal itu juga sudah dinyatakan secara universal oleh PBB yang dikenal dengan sebutan Declaration of Human Duties and Responsibilities. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan: Deklarasi Tugas dan Tanggung Jawab Manusia (DTTM). Deklarasi ini dibuat PBB dan dimaklumatkan di Valencia pada 1998 (sehingga dikenal dengan sebutan deklarasi Valencia) memperingati perayaan lima puluh tahun UDHR (1948).

Akan tetapi, apa itu tugas dan tanggung jawab asasi? Seperti halnya HAM, Tugas dan Tanggung Jawab Asasi (TTJA) juga ialah anugerah sang Pencipta kepada manusia. Melekat kuat pada kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia tidak boleh dan tidak dapat mengabaikan TTJA-nya ini, terkecuali kalau ia terhalang ketidakmampuan permanen (sakit berat dan gila).

Agama juga umumnya sangat menekankan TTJA itu. Salah satu perintah dasar agama ialah perintah mengasihi sesama, yang harus terwujud dalam keinginan dasar untuk tidak mencelakakan dan mencederai sesama dengan alasan apa pun. Kalau ada orang yang mengalami kesulitan, kita wajib memberi pertolongan.

Jika ada orang yang mengabaikan atau melalaikan TTJA, orang itu kiranya tidak relevan bahkan tidak mempunyai hak lagi berbicara tentang HAM-nya sebagai manusia. Kiranya itulah yang menjadi masalah besar bagi para pendukung argumen di atas tadi. Apalagi, jika mereka yang menjadi subjek pelaku pengabaian itu ialah para pemimpin, atau orang-orang yang dipercayai mengemban tugas dan jabatan publik. Justru karena tugasnya itulah, maka TTJA-nya juga sangat besar dan tinggi.

Dalam konteks inilah saya berpikir bahwa HAM hanya menyangkut eksistensi diri dan martabat manusia individual saja, yang tentu harus dilindungi dan dihormati karena citra Allah (imago Dei) yang ada di dalam diri manusia. Hal itu sangat berbeda dengan TTJA, yang ini menyangkut orang lain di sekitar, menyangkut sesama, yang ini langsung menyangkut relasi intersubjektivitas.

Jika orang mengabaikan TTJA sebagai pemimpin yang mengemban tugas dan jabatan publik, hal itu pasti langsung mengakibatkan rakyat menjadi miskin, sengsara, menderita ketidakadilan struktural, dan ketertindasan sistemik.

Itu sebabnya saya yakin bahwa HAM orang miskin dilanggar oleh tindak korupsi pejabat publik yang gagal mengemban TTJA-nya. Karena itu, praksis pemberian remisi kepada koruptor, seperti kata para pengamat, sangat melukai rasa keadilan rakyat kecil dan miskin, yang menjadi semakin miskin dan dimiskinkan karena sistem dan struktur yang tidak adil itu.

Saya mendukung jika dikatakan bahwa korupsi ialah kejahatan kemanusiaan. Korupsi, seperti terorisme, dan narkotika ialah the extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa karena efeknya yang mengerikan bagi kehidupan dan kemanusiaan.
Karena itu, kemiskinan struktural dan ketidakadilan struktural di negeri ini harus membuat kita malu secara moral untuk dapat membenarkan praksis remisi seperti itu bagi para koruptor.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More