Menteri Rini Tiga Lebaran Dicekal ke Senayan

Penulis: Gaudensius Suhardi Pada: Senin, 11 Jun 2018, 11:44 WIB Opini
Menteri Rini Tiga Lebaran Dicekal ke Senayan

MI/ATET DWI PRAMADIA
Gaudensius Suhardi

KALI ini Lebaran ketiga dan sudah tiga kali pula DPR gonta-ganti pemimpinnya. Hubungan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Komisi Komisi VI DPR RI tak kunjung pulih. DPR masih mencekal Menteri Rini mengadakan rapat kerja dengan mitra kerjanya di Senayan.

“Ada Pak Dorodjatun Komisi VI di sini, saya kangen sudah lama enggak ketemu pak," ujar Rini saat mengawali sambutannya. Sontak ucapan Rini disambut tepuk tangan dari para direksi BUMN yang hadir dalam seremoni pelepasan program 'Mudik Bareng BUMN 2018' di Parkir Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Sabtu (9/6).

Bukan kali itu saja Menteri Rini mengungkapkan rasa kangennya untuk mendatangi Senayan.  Tahun lalu, tepatnya 25 Juni 2017, pada saat “open house” memperingati Idul Fitri 1438 Hijriah, Menteri Rini curhat. Ia mengaku ingin memperbaiki komunikasinya dengan Komisi VI DPR RI. "Semoga kita bisa saling memaafkan.”

Menteri Rini dicekal DPR sejak Desember 2015. Pencekalan itu bermula rapat paripurna terkait hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II pada 17 Desember 2015. Salah satu butir hasil pansus itu merekomendasikan ke Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Rini dari posisi Menteri BUMN.

Hasil rapat paripurna trsebut ditindaklanjuti oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon dengan mengeluarkan surat kepada pimpinan Komisi VI. Isinya melarang Komisi VI menggelar rapat kerja dengan Menteri Rini.

Memang, sejak rekomendasi itu dikeluarkan, Presiden Joko Widodo hingga kini tidak menggubris permintaan Komisi VI DPR tersebut. Meski sudah melakukan perombakan kabinet, posisi Rini tetap dipertahankan. Sebagai jalan tengah, Presiden mengutus Menkeu Sri Mulyani jika pemerintah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR. Pada rapat terakhir di Komisi VI, 5 Juni lalu, kehadiran Rini diwakili oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.


Kita percaya, sangat percaya, pemerintah dan DPR sesungguhnya ingin memperbaiki pola komunikasi yang buruk. Komisi VI DPR kembali melayangkan surat kepada pemimpin Dewan untuk menghadirkan Menteri Rini di parlemen. "Kami akan membuat surat lagi ke pemimpin DPR yang baru," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman pada 29 Januari 2018.

Bukan cuma sudah tida kali Lebaran, juga sudah tiga kali ganti ketua DPR, kok masih mempertahankan pola komunikasi yang tidak kondusif tersebut?

DPR mestinya tahu diri bahwa permintaan kepada Presiden untuk mengganti menteri sesungguhnya bukan permintaan patut. Mengangkat dan memberhentikan menteri atau merombak kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Disebut tidak patut karena permintaan pemberhentian itu “hanya” berdasarkan temuan Panitia Angket tentang Pelindo II yang masih sumir. Dalam temuan itu disebutkan bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Harus ditegaskan bahwa temuan itu bukan fakta hokum, sebab kasus RJ Lino pun hingga kini masih menggantung di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apakah DPR lupa, atau pura-pura lupa, bahwa dalam rapat kerja dengan DPR, Menteri Rini tidak bertindak sebagai pribadi, tetapi mewakili Joko Widodo sebagai presiden. Bila DPR menolak kehadiran Rini sebagai menteri BUMN, bukankah itu sama artinya dengan menolak Presiden Jokowi?

Secara politis, ini yang sangat memprihatinkan, wakil rakyat yang duduk di DPR pada dasarnya juga merupakan wakil dari partai. Partai-partai yang duduk di DPR, dalam proporsi yang sangat mayoritas sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan ada kader mereka yang duduk di Kabinet Kerja.

Jika penolakan terhadap Rini masih dipertahankan, sikap dan dukungan dari partai-partai di DPR terhadap pemerintah sama sekali tidak tecermin. Atau, jangan-jangan ada partai pendukung pemerintah yang mayoritas di DPR yang dia-diam tidak suka dengan Menteri Rini?

Inilah saat yang tepat bila DPR dan pemerintah bersedia mengevaluasi sikap masing-masing dan segera menetapkan tekad untuk membangun islah. Elok nian bila Ketua DPR Bambang Soesatyo membatalkan surat yang pernah dikeluarkan Plt Ketua DPR Fadli Zon dan memberi izin Komisi VI menggelar rapat kerja dengan Menteri Rini. Kiranya, Lebaran kali ini bisa mewujudkan rasa kangen Menteri Rini.

Berita Terkini

Read More

Poling

BEBERAPA waktu lalu, nama Bung Hatta kembali ramai dibicarakan publik. Berawal dari pernyataan Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, di sebuah video yang mengatakan kalau cawapresnya, Sandiaga Uno adalah sosok baru dari Bung Hatta. Hal itu langsung menuai keberatan dari cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta. Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga juga sempat menyandingkan nama pahlawan seperti Cut Nyak Dien dan Kartini dengan Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman. Setujukah Anda apabila pahlawan dijadikan komoditas politik guna meraih simpati masyarakat?





Berita Populer

Read More