Ajukan ke MA jika Ada Keberatan

Penulis: Nur Aivanni Pada: Senin, 11 Jun 2018, 08:50 WIB Polemik
Ajukan ke MA jika Ada Keberatan

MI/PIUS ERLANGGA
(Dari kiri) Ketua KPU Arief Budiman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan peneliti Perludem Kholilullah Pasaribu menjelaskan maraknya fenomena penetapan tersang

PKPU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencalon-an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetap sah dan berlaku meski Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengundangkan peraturan tersebut.

"PKPU itu sah kalau ditandatangani dan diberi nomor oleh KPU. Sebaiknya segera diberlakukan saja oleh KPU sebab pengundangan PKPU oleh Kemenkum dan HAM merupakan prosedur administratif saja dan tidak mengurangi keabsahan pemberlakuan PKPU," terang Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Titi mengatakan Kemenkum dan HAM semestinya tidak menolak pengundangan PKPU Pencalonan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017, tidak disebutkan Kemenkum dan HAM bisa menolak mengundangkan peraturan kalau hasil klarifikasi ternyata tidak sesuai dengan pendirian Kemenkum dan HAM .

"Sebab apabila dipandang ada prosedur atau materi yang tidak sesuai UU atau putusan MK, para pihak yang dirugikan atau keberatan bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 76 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum," tambahnya.

Ia pun mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan Kementerian Hukum dan HAM antara PKPU Pencalonan Anggota DPR/DPRD dan PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang di dalamnya terdapat bunyi pasal yang serupa. Kemenkum dan HAM telah mengun-dangkan PKPU 14/2018 tersebut pada April lalu.

"Justru itu yang jadi pertanyaan publik, mengapa Menteri Hukum dan HAM memberikan perlakuan berbeda untuk pengaturan pencalonan anggota DPR dan DPRD ini bila dibandingkan dengan pencalonan anggota DPD. Tidak salah bila akhirnya ini dikaitkan dengan motif politik untuk kepentingan pencalonan anggota DPR dan DPRD mendatang," tuturnya.

Berdasarkan pemantauan Perludem, ungkap Titi, ada beberapa calon politikus elite yang memang punya peluang untuk dicalonkan dalam pileg mendatang meski statusnya seorang mantan napi korupsi.

Ia mencontohkan peluang bagi mantan napi korupsi untuk melakukan hal serupa di kemudian hari. Misalnya, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Juni 2017 dalam kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Sebelumnya, Basuki saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pernah terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar pada 2002. Basuki pun bebas pada 4 Februari 2004.

Tidak mencampuri

DPR tidak mau mencampuri lagi polemik terkait dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang di dalamnya melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri. Pasalnya, hal tersebut kini telah menjadi urusan antara KPU dan pemerintah.

"Itu urusannya ada di KPU dengan pemerintah. DPR tidak ada urusan lagi. Itu sudah di luar kewenangan kita," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz angkat bicara terkait dengan ancaman Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang tidak akan memproses dan menandatangani PKPU tersebut.

Yasonna harusnya memisahkan kepentingan partai dengan kepentingan pemerintah secara kelembagaan. Terlebih, lanjutnya, selama ini penolakan paling kencang atas PKPU larangan koruptor ikut pileg berasal dari partai politik. "Pernyataan penolakan PKPU itu sangat politis," cetus Donal. (Opn/*/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More