Haedar Nashir : Satu Senyawa Keislaman dan Keindonesiaan

Penulis: Ardi Teristi Hardi Pada: Minggu, 10 Jun 2018, 08:55 WIB Weekend
Haedar Nashir : Satu Senyawa Keislaman dan Keindonesiaan

MI/ARDI TERISTI HARDI

MALAM telah jatuh, tetapi kesibukan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum juga surut. Begitupun dengan hangat pria berusia 60 tahun ini menerima Media Indonesia untuk berbagi pemikiran mengenai keislaman dan keindonesiaan, termasuk aktualisasi nilai-nilai keduanya dalam kebangsaan kini.

Sebagaimana yang terlihat dari penyataan-pernyataannya dalam menanggapi berbagai isu terkait keislaman sekarang ini, Haedar bukan hanya bisa menghadirkan oase, melainkan juga tidak ragu untuk tegas mengkritik. Termasuk kepada kelompok dan generasi muda Islam sendiri. Pandangan-pandangannya pun meneguhkan wajah gerakan Islam yang sejatinya memang berada di garda depan perekat kebinekaan. Berikut petikan wawancaranya yang belangsung Kamis (24/5):

Bagaimana menurut Anda sejatinya hubungan Islam dan Indonesia?

Islam dan Indonesia punya sejarah, juga punya basis kejiwaan dan pemikiran yang bersenyawa. Indonesia sejak lahir tidak lepas dari kekuatan-kekuatan umat Islam, bahkan dalam era kebangkitan nasional. Semua itu menggambarkan bahwa sesungguhnya keislaman dan keindonesiaan itu memiliki napas yang menyatu. Perjuangan dalam titik yang kritis, misalkan, soal Piagam Jakarta, umat Islam besar hati menyoret tujuh kata, dan menjadikan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu merupakan kompromi yang keislaman, tetapi juga memenuhi keindonesiaan. Di sini kita lihat bahwa Islam Indonesia selalu bersenyawa dengan NKRI.

Dalam soal pandangan Islam sendiri terhadap bentuk negara, secara umum, prinsip umat Islam itu Hubbul Wathon Minal Iman, cinta Tanah Air itu bagian dari iman. Gerakan-gerakan Islam, hampir seluruhnya, tetap berdiri di garda depan untuk merekat kebinekaan, memecahkan konflik, dan lain sebagainya. Boleh jadi, ada generasi-generasi baru yang belum paham dengan nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman dalam konteks berbangsa dan bernegara. Lalu, karena ketakutan dengan paham sekularismenya, lalu malah menciptakan seakan-akan ada konflik antara keislaman dan keindonesiaan. Menurut saya, konflik itu tidak ada, tetapi dinamika bernegara dalam perspektif keislaman itu memang masih terus berproses.

Apa wujud aktual Islam senapas dengan keindonesiaan?

Islam punya nilai-nilai kebangsaan yang bisa diaktualisasikan dan senapas, misalnya Pancasila. Pancasila itu senapas, sejalan dengan Islam, tidak bertentangan, bahkan bisa memperkaya. Indonesia itu dasarnya Pancasila, Pancasila senapas dengan agama. Agama menjadi sumber nilai yang hidup (way of life) bangsa Indonesia yang akan menopang kebangsaan kita.

Memang di Indonesia ada yang berpaham Islam yang moderat, Ada yang sedikit cenderung lebih keras dan melihat keindonesiaan itu menjadi tempat yang berbeda dari keislaman. Genre pemahanan seperti ini (yang kedua) tidak besar dan kadang bergerak di arena wacana. Namun, tentu ini harus terus dibangun kesadarannya bahwa Islam itu di manapun berada, ia memberi basic nilai pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seberapa besar pengaruh polarisasi umat Islam berpengaruh pada keindonesiaan?

Melihat aliran dan golongan di tubuh umat Islam, itu menyejarah. Dalam Islam, itu (tumbuhnya aliran, mazhab) satu abad setelah masa Rasulullah dan masa kekhalifahan Islam. Di Indonesia juga sama.

Aliran itu tidak masalah. Biasanya sering menjadi masalah karena kepentingan-kepentingan politik jangka pendek dan friksi-friksi politik. Bukan hanya dalam keagamaan, melainkan juga berpengaruh pada paham kebangsaan sehingga ada kecenderungan moderat, ke kanan atau ke kiri. Kecenderungan itu selama menjadikan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara, itu tidak masalah.

Tinggal mungkin perbanyak dialog di tubuh umat Islam sendiri maupun warga bangsa agar tidak dalam posisi-posisi yang serba ekstrim dan tidak bisa berdialog. Di tubuh umat Islam, jadikan keragaman itu menjadi energi untuk membangun bangsa dan negara. Kuncinya di situ. Saya yakin, nanti kita makin dewasa, makin matang dalam berbangsa dan bernegara.

Bagaimana dengan komitmen Muhammadiyah terhadap NKRI?

Muhammadiyah bukan akan, melainkan telah berkomitmen untuk bangsa dan negara. Secara politik dan ideologis, bahkan di saat yang lain masih berwacana soal kebangsaan, Muhammadiyah pada 2015 mengeluarkan putusan muktamar resmi di Makassar dokumen negara Pancasila darul ahdi wa syahadah. Maksudnya adalah Pancasila sebagai dasar negara sudah merupakan hasil kesepakatan (darul ahdi) oleh seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam. Karena hasil kesepakatan, kita tidak boleh keluar dari kesepakatan itu. Wa syahadah artinya negara tempat kita membangun, tempat kita berkiprah memajukan. Setelah kita cinta dan komitmen kepada NKRI, kita harus bangun Indonesia menjadi Indonesia berkemajuan.

Dalam hal politik praktis, bagaimana sikap Muhammadiyah?

Pernah menjadi anggota istimewa Partai Masyumi, hanya menjadi anggota istimewa saja. Dengan posisi, berjuang di politik lewat Masyumi, tetapi berjuang membangun bangsa, negara, dan agama lewat Muhammadiyah. Setelah itu, tidak ada afiliasi politik manapun. Kalau ada partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh kaitannya moral dan historis saja, tetapi tidak memiliki hubungan organisatoris. Posisi Muhammadiyah ini tetap saya jaga dan kami PP Muhammadiyah tetap menjaga khittah Muhammadiyah, tidak berpolitik praktis.

Bagaimana dengan anggota Muhammadiyah yang tergabung dalam partai politik?

Politik praktis dimainkan oleh kader Muhammadiyah yang ada di seluruh partai politik. Prinsip Muhammadiyah, kader berdiaspora di banyak partai politik untuk membangun bangsa dan negara dan membawa misi Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa dan negara.

Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan aksi dan ancaman terorisme?

Muhammadiyah selalu mengecam setiap bentuk terorisme, apapun, siapapun pelakunya, siapapun dalangnya, serta apapun kepentingan dan tujuannya. Terorisme tidak dibenarkan oleh agama karena mengancam kehidupan dan menciptakan, kalau bom bunuh diri dholimin linafsih (menganiaya diri sendiri), apalagi kalau merugikan orang lain fasat fil ardh (merusak muka bumi).

Kita berharap seluruh kekuatan bangsa terus dialog mencari pemahaman dan solusi terhadap problem terorisme agar tidak menjadi sarang subur bagi teroris. Kesatu, harus lihat hulunya, akarnya. Terorisme itu multiaspek, mungkin ada yang karena paham radikal agama maupun ideologi lain, ada yang karena marjinal secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, ataupun politik global yang menciptakan banyak infiltrasi. Orang marjinal mudah dimanfaatkan, tidak harus miskin, tetapi juga orang kaya ataupun orang terdiri.

Kedua, bentuk tindakan ataupun penindakan harus tetap dalam koridor hukum. Jangan sedikit-sedikit karena hard approach lalu main tembak. Lebih baik dibawa ke pengadilan, kecuali dalam hal darurat. Ketiga, penanganan terorisme harus komprehensif dari hulu sampai hilir. Alasan komprehensif karena terorisme walaupun terus diberondong selalu muncul lagi. Berarti harus saksama secara komprehensif.

Apa hal lain yang harus diperhatikan dalam penanganan terorisme?

Ingat, terorisme itu mengglobal. Ketika ada ketidakstabilan di berbagai kawasan bisa berpengaruh. Dengan dialog saya yakin bisa memadukan segala potensi bangsa kita. Jangan saling tuding, saling curiga.

Terkait kemajuan teknologi informasi, termasuk media sosial, banyak muncul berita palsu. Bagaimana tanggapan Muhammadiyah?

Muhammadiyah sekarang mengintroduksi gerakan keadaban digital. Pertama, kita mengajak seluruh warga bangsa melek teknologi informasi sebagai alat untuk kita maju, tetapi juga punya kesadaran kritis literasi. Kita manfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan baik. Kalau ada berita hoaks harus diseleksi secara cerdas, jangan langsung di-share.

Kedua, semua digital teknologi yang kita pakai itu adalah alat. Alat itu tergantung kita. Di situ pentingnya kita punya nilai benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas sebagai basis kita bermedsos, menggunakan teknologi informasi, dan berteknologi digital. Ketiga, tugas semua pihak melakukan kontrol sosial terhadap pengguna media digital agar tidak sembarangan, apalagi digunakan untuk hal-hal buruk dan merusak. Media digital ada koridor hukumnya. Bersamaan dengan itu, pembinaan terhadap warga bangsa agar punya keadaban berdigital yang baik. (M-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More