Utang BUMN untuk Kegiatan Produktif

Penulis: (Tes/E-2) Pada: Jumat, 08 Jun 2018, 23:35 WIB Ekonomi
Utang BUMN untuk Kegiatan Produktif

ANTARA/Fakhri Hermansyah

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan penggunaan utang sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan pelat merah, ditujukan untuk kegiatan produktif. Dengan begitu, penerimaan dari aset yang sumber pendanaannya dari utang kemudian dapat dipakai sebagai pelunasan utang.

“Ini semua pinjaman untuk kita membangun yang dimanfaatkan untuk aset produktif. Itu yang penting harus dilihat. Menjadi masalah kalau kita berutang, tapi tidak untuk aset produktif,” ujar Rini saat menghadiri buka puasa bersama dengan 3.500 anak yatim di Jakarta,
Jumat (8/6).

Untuk diketahui total utang BUMN mencapai Rp4.800 triliun. Besaran utang itu bahkan melampaui utang pemerintah yang berkisar Rp4.100 triliun per April 2018.

Selain untuk kegiatan produktif, Rini menekankan BUMN yang berutang tidak akan mengalami gagal bayar. Pasalnya, nilai aset seluruh BUMN mencapai Rp7.200 triliun. Nilai aset tersebut, kata dia, bahkan bisa lebih tinggi lagi bila memperhitungkan valuasi pasar.
“BUMN harus dilihat balance-nya secara total. Jangan dilihat hanya utangnya. Kita asetnya sampai Rp7.200 triliun,” tukas Rini.

Meski begitu, Rini memastikan pemerintah bakal terus memperkuat pengawasan terhadap utang BUMN. Dia pun meyakini pengelolaan keuangan BUMN mengusung prinsip transparan dan good corporate governance.

Hal itu terbukti dari pengakuan lembaga pemeringkat internasional terhadap rating sejumlah BUMN. Belum lama ini, Moody’s Investor Service, misalnya, menaikkan peringkat lima BUMN, baik dari sisi korporasi maupun surat utang.

Di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

“Hampir semua perusahaan (BUMN) sudah dapat rating. Nah rating itu tiap 6 bulan atau 1 tahun pasti di-review detail. Itu penekanannya bahwa BUMN dalam pengelolaannya harus transparan dan good corporate governance. Jadi kita jaga terus bersama,” tutupnya. (Tes/E-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More