OTT dan Ekosistem Predator Ganas

Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang Pada: Jumat, 08 Jun 2018, 02:15 WIB Opini
OTT dan Ekosistem Predator Ganas

thinkstock

EDITORIAL Media Indonesia (7/6) dengan tajuk 'Memborgol Koruptor' menguliti habis soal putusnya urat malu koruptor di republik ini. Betapa tidak, uang rakyat sudah digerogoti, amanah rakyat ditelantarkan, dicap sebagai penjahat kemanusiaan, tetapi mereka masih semringah di depan publik, bahkan Tasdi, Bupati Purbalingga, sempat mengumbar salam metal di depan kamera wartawan. Sebuah 'drama' mati rasa rasywah 'zaman now' yang menjijikkan.

Menjijikkan karena dalam Texe Marss (Codex Magica Secreet Signs, Mysterious and Hiddens Codes of Illuminati, 2013) salam metal adalah simbol tanduk setan yang dipelopori gereja setan yang merupakan ekspresi pemberontakan. Mungkin salam metal koruptor hanyalah spontanitas ketika panik tertangkap dan disorot luas kamera wartawan. Namun, bisa juga mencerminkan suatu kejayaan spirit keserakahan. Sebuah kepuasan setelah menghisap 'darah' rakyat. Kita khawatir keganasan korupsi sudah dijadikan 'agama baru' yang menjadi magnet para pejabat mengejar dan merayakan 'surganya'; popularitas, kekayaan, kemasyhuran, dan pengaruh. Kalau tesis ini benar, KPK harus siap meneteskan keringat lebih banyak lagi ke depannya untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para (calon) bandit-bandit negara yang tengah bersemayam di berbagai daerah dan sudut republik ini.

Itulah yang terjadi dengan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah. Pertama, KPK melakukan OTT terhadap Tasdi, Bupati Purbalingga, Jawa Tengah (Senin, 4/6), yang diduga menerima suap terkait pembangunan Islamic Centre untuk kegiatan manasik haji. Hanya berjarak dua hari, lagi-lagi KPK melakukan OTT Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Muhammad Samanhudi Anwar, dalam operasi senyap (Rabu, 6/6) malam terkait dugaan korupsi infrastruktur. Praktis, belum genap seminggu sudah 2 kepala daerah terciduk KPK.

Terpapar korupsi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai-sampai mengatakan, "Saya sudah tidak bisa berkomentar." (6/6). Ia mengaku selalu mengingatkan jajarannya dan para kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi dan harus tahu area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, dana bantuan sosial, jual beli jabatan, mekanisme pembelian barang dan jasa, retribusi dan pajak. Mendagri termasuk rakyat seakan mutung menyaksikan banalitas korupsi yang meremukkan dinding-dinding akhlak dan kepatutan sosial. Nampaknya, lingkungan kekuasaan kita sudah sedemikian terpapar parah radikalisme korupsi. Tidak ada lagi ceruk etika dan moralitas yang bisa mengimbanginya.

Thomas Hobbes benar, state of nature manusia pada dasarnya sangat suka pada kenikmatan diri, tak bisa menahan syahwat, serakah, selalu mempredasi hak orang lain, dll. Mental seperti ini kian menggumpal, bermanuver, dan menjadi habitualitas dalam ekosistem kekuasaan sehingga ruang-ruang normatif dan kebaikan terus terdesak. Jadi, meski KPK terus memberondong peluru OTT-nya dari pusat sampai daerah, pemerintah juga tak pernah puasa memberikan wejangan kepada pejabat agar menghindari korupsi, reformasi, dan pengawasan birokrasi terus diikhtiarkan, rakyat semakin hadir dengan petisi dukungan terhadap pemberantasan korupsi, tetapi syahwat korupsi para pejabat itu makin brutal.

Ekosistem yang mendukung habitus korupsi itu masih tersimpan rapi dan masif di masyarakat, birokrasi, dan kekuasaan politik kita. Pertama, masyarakat belum sadar sepenuhnya, bahwa dampak korupsi seorang politisi mengarah langsung pada nasib dan keselamatannya sehingga budaya permisif terhadap koruptor terus dipelihara dalam keseharian. Kedua, sistem hukum belum mampu mengendalikan korupsi secara efektif karena pranata sistem peradilan juga masih dihuni oleh para mafia hukum yang bisa mengotak-atik pasal-pasal hukum seturut gerak fulus, makanya jangan heran jika banyak hakim, jaksa, polisi, pengacara yang sejatinya ialah empu (craftmens) juga ikut terjerat korup atau mendesain pemberian vonis yang rendah terhadap koruptor.

Ketiga, pengawasan terhadap harta benda negara dan sistem keuangan negara yang masih menoleransi korupsi. Misalnya, irasionalitas pelaksanaan anggara belanja, pertanggungjawaban kegiatan proyek yang lebih difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan ketimbang kegiatannya sehingga menyebabkan jamaknya manipulasi kualitas proyek. Sering kali pemimpin proyek harus membuat laporan fiktif supaya laporan keuangan pas dengan biaya yang dianggarkan.

Keempat, tidak terdapat transparansi atau standardisasi yang jelas terkait penghasilan seseorang menurut pekerjaan atau jabatan yang diembannya. Bahkan di kalangan birokrasi pemerintahan, meskipun semua pegawai yang digaji oleh pemerintah melalui APBN disebut sebagai pegawai negeri sipil, terdapat perbedaan skema gaji menurut departemen teknisnya. Ironisnya lagi, variasi gaji ini bukan karena perbedaan tanggung jawab dan beban kerja, melainkan lebih dipengaruhi oleh kemampuan departemen pemerintah melobi kepada para perencana APBN. Ekosistem kotor itulah yang membidani lahirnya koruptor alias predator ganas yang malang melintang di masyarakat, politik, dan birokrasi.

Kritis dan kejam
Rentetan kepala daerah yang terkena OTT menunjukkan politik telah dibungkus nilai-nilai superfisial para politisi yang mengelola kekuasaan sebagai mesin ekspansi memperkaya dan mengemperiumisasi diri dan kelompok. Politik dalam wajah parpol juga kerap menjadi bangunan hipokrit, tempat membiaknya politisi medioker yang disokong mesin transaksi, bukan oleh intuisi keterpanggilan mengabdi pada penderitaan rakyat.

Mereka apatis keras pada pelayanan publik yang tidak merata, harga jual barang dan jasa yang kian tinggi, biaya investasi yang makin mahal, rendahnya kualitas infrastruktur, rendahnya distribusi pendidikan, alokasi bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga derajat kemiskinan rakyat bukannya ditekan, melainkan justru kian tereskalasi oleh politik lima tahunan.

Semua itu harus menyentakkan rakyat supaya lebih kritis dan kejam dalam memilih dan memperlakukan pemimpinnya. Selama ini rakyat masih menggunakan rasionalitas afektual dalam memilih dan mengikut pemimpinnya. Menurut Max Weber (1976) realitas afektual adalah penyerahan diri secara emosional kepada pemimpin terutama dalam masyarakat primordialis. Pemimpin dipilih karena populer, banyak uangnya, suka menyapa rakyat di sawah, gubuk, di pasar, lebih karena kelihaian dramaturginya, bukan karena karakter orisinalitasnya.

Maka, untuk mematikan ruang gerak tumbuhnya korupsi, salah satunya, rakyat harus keluar dari sakratulmaut rasionalitas afektualnya ke level rasionalitas-kritis dengan memilih pemimpin yang benar-benar kapabel dan berintegritas, khususnya di pilkada serentak mendatang. Ini urgen sifatnya, supaya mereka yang korup, cacat moral, tidak punya kapabilitas memimpin, tidak lagi dipilih dan ikut terjaring sebagai pemimpin pengkhianat kemanusiaan dalam pilkada yang terus memberikan salam metal kehancuran bagi rakyat.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More