Negara, Kok, Dibuat Main-Main

Penulis: Gantyo Koespradono, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada: Kamis, 07 Jun 2018, 20:29 WIB Opini
Negara, Kok, Dibuat Main-Main

MENGAMATI ulah para politikus, pejabat publik dan masyarakat belakangan ini, salahkah jika saya berkesimpulan bahwa negara  sesungguhnya sedang "dibuat main-main"?

Berikut bukti-buktinya. Merindukan menjadi kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) jelas sesuatu yang serius. Ada idealisme di sini, sebab dari daerah, seorang kepala daerah diharapkan tidak saja menjadikan daerah yang dipimpinnya cemerlang, tetapi sekaligus menjadikan Indonesia maju.

Namun, masih banyak partai politik dan calon kepala daerah yang menjadikan momentum tersebut sekadar arena bermain dan coba-coba. Ujung-ujungnya rakyat dijadikan permainan.

Mari kita tengok dulu ke belakang ketika DKI Jakarta menggelar Pilkada 2017. Anies Baswedan yang bukan kader partai dicalonkan di detik-detik terakhir oleh Gerindra, PAN dan PKS. Padahal sebelumnya Gerindra sudah menyiapkan Sandiaga Uno sebagai cagub Jakarta.

Karena proses kenegaraan pilkada dijadikan main-main, jangan heran kalau pemimpin yang terpilih akhirnya juga bermain-main lantaran tidak siap dengan program kerja.

Bagaimana siap dengan program kerja kalau mereka memperoleh kemenangan dengan cara  mengapitalisasi SARA?

Pejabat negara siapa pun mereka saat dilantik dan bersumpah, wajib hukumnya untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Namun, dalam kasus DKI Jakarta, sang gubernur dan wakilnya lebih patuh kepada janji-janji politiknya dan praktis melupakan UU dan peraturan.

Kabar terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari Kamis (7 Juli 2018) melepas pasukan satuan polisi pamong praja yang diperintahkan menyegel bangunan di Pulau B dan D dalam konteks reklamasi.

Saat kampanye, Anies memang berjanji akan membatalkan reklamasi Teluk Jakarta meskipun proyek ini dilanjutkan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lantaran perintah undang-undang.

Benar, dalam perjalanan berikutnya PTUN Jakarta memang membatalkan reklamasi sejumlah pulau. Tetapi, khusus untuk Pulau D  di atasnya telah berdiri rumah, pertokoan dan infrastur lainnya  Anies memainkan kekuasaannya dan mengeluarkan perintah bongkar tanpa perintah keputusan pengadilan.

Kita menduga, Anies melakukan itu karena ia sudah terlanjur menunjukkan arogansinya saat berkampanye akan menghabisi proyek reklamasi. Akhirnya Anies hanya bernafsu meninggalkan "prestasi" sebagai gubernur yang sukses membangun monumen kedengkian di Teluk Jakarta.

Proyek memanusiakan warga Jakarta di Kali Jodo yang telah susah payah dilakukan Ahok kini juga tak jelas kelanjutannya. Saya khawatir, jalan lingkar susun Semanggi jangan-jangan juga tidak akan dirawat Anies setelah ia sukses membuat program kemacetan lalu lintas di kawasan Tanah Abang.

Oktober nanti, pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi berusia satu tahun. Dalam kurun waktu ini, saya melihat keduanya terkesan bermain-main terhadap kewibawaan pemerintah yang di dalamnya ada pemerintah daerah dan negara.

Kasus melakukan penghijauan di Jakarta dengan pohon plastik ini peristiwa terunik (terbodoh?) di dunia juga bentuk bahwa negara sedang dibuat main-main, termasuk menyaring ampas tinja menjadi air minum.

Bahwa kemudian tersiar kabar semua kebodohan itu dilakukan dalam rangka agar Anies-Sandi menjadi pusat perhatian supaya muncul kesan mereka terzolimi, lagi-lagi jika ini benar, maka ini semakin membuktikan negara dibuat main-main.

Para kepala daerah yang akhirnya terlibat dalam kasus korupsi juga membuktikan mereka mempermainkan negara, padahal ketika bersumpah para pejabat itu mengatakan tidak akan menerima pemberian dan janji apa pun berkaitan dengan jabatannya.

Faktanya, sudah puluhan kepala daerah yang terkana OTT KPK. Saat digelandang ke KPK, lagi-lagi mereka bermain-main, melambaikan tangan dan melempar senyum kepada awak media. Terakhir, Bupati Purbalingga, Tasdi, yang dicokok KPK malah masih menunjukkan kebanggaannya dengan mengacungkan tiga jari bertanda metal.

Berikut adalah contoh lain betapa negara telah dipermainkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Kita sudah tahu bahwa Polri adalah institusi negara.

Institusi itu telah menetapkan Rizieq Shihab yang kini dalam pelarian ke Arab Saudi sebagai tersangka. Ironisnya banyak tokoh politik yang begitu bangga "sowan" (bersilaturahmi) ke Rizieq.

Terakhir, Amien Rais dan Prabowo Subianto "sowan" ke Rizieq yang secara sepihak dikukuhkan oleh sekelompok orang sebagai imam besar umat Islam.

Bangga dan berbunga-bunga dengan pertemuan itu, Amien Rais pun memasang foto kemesraan dengan Rizieq di akun Instagramnya. Namun, bak bocah perempuan kehilangan mainan, Amien Rais marah-marah begitu mengetahui foto bersejarah itu dihapus entah oleh siapa.

Belakangan kubu Amien menuding negara berada di balik terhapusnya foto Amien-Rizieq-Prabowo di Instagram. Lagi-lagi negara dijadikan mainan.

Lebih kurang ajar lagi, Komisi I DPR akan menggelar rapat soal sikap Instagram yang diketahui menghapus foto tersebut. Halah! Kabarnya rapat, seperti diungkapkan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada detikdotcom, akan digelar setelah Idul Fitri.

Ini DPR serius atau main-main sih? Ketika mereka sedang membahas revisi atas UU Tindak Pidana Terorisme, DPR terkesan tidak serius. Tapi begitu mendapat laporan foto terhapus di Instagram, responsnya begitu cepat seolah negara sedang berada pada kondisi gawat darurat.

Kaos 2019 Ganti Presiden

Pemilihan presiden masih setahun lagi. Guna menghabiskan masa periode pertama jabatannya sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) hingga saat saya menulis artikel ini, masih terus bekerja demi kesejahteraan rakyatnya.

Dari liputan yang saya saksikan di televisi, Presiden Jokowi hari ini (Kamis 7/6) meresmikan renovasi Bandara Ahmad Yani Semarang. Sebelumnya ia juga bertemu dengan rakyatnya (para petani) di Subang, Jawa Barat.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintahannya juga terus membereskan sejumlah ruas tol di Pulau Jawa agar para pemudik bisa nyaman saat pulang kampung dan melintas di jalan bebas hambatan tersebut menjelang Idul Ftri nanti.

Namun, ketika Presiden serius bekerja, ada politikus yang mempermainkan lambang-lambang negara, antara lain membully Kepala Negara lewat media sosial.

Jauh sebelumnya dan berlanjut hingga sekarang ada pula tokoh partai politik yang menginisiasi beredarnya kaos #2019 Ganti Presiden.

Negara dan proses pemilihan umum yang semuanya sudah diatur dalam undang-undang kok dibuat main-main. Tahun 2019 (ada pilpres) adalah event konstitusional pemilihan presiden. Biarkanlah proses itu berlangsung secara alamiah dengan semangat berdemokrasi yang sehat. Janganlah konstitusi dijadikan barang mainan.

Pilpres 2019 memang masih setahun lagi. Agar tidak menimbulkan kesan main-main, ada baiknya partai-partai politik mulai sekarang melakukan konsolidasi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden, khususnya calon wakil presiden (wapres).

Dalam kontestasi Pilpres 2019, besar kemungkinan Jokowi dan Prabowo Subianto akan maju lagi, bertarung untuk kali yang kedua.

Kedua kubu selayaknya mulai sekarang mencari siapa yang pantas dan berkualitas menjadi cawapres. Momentum kenegaraan ini jangan dijadikan barang mainan. Berembuklah secara serius.

Jangan sampai mencari sosok cawapres pada saat detik-detik terakhir atau injury time seperti ketika Anies Baswedan dicalonkan jadi gubernur. Bisa hancur negara ini jika cawapres injury time itu akhirnya terpilih.

Ayolah, jangan permainkan negara dan rakyat negeri ini.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More