ARTIDJO ALKOSTAR : Tidak Ada Satu pun Penyesalan

Penulis: Rizky Noor Alam Pada: Minggu, 03 Jun 2018, 09:50 WIB Weekend
ARTIDJO ALKOSTAR : Tidak Ada Satu pun Penyesalan

MI/PIUS ERLANGGA

RUANG kerja itu sudah mulai kosong. Dinding ruangan sudah bersih dari pajangan, sementara buku-buku di lemari sudah siap dikemas.

Pada Kamis (31/5), memang hari terakhir Artidjo Alkostar berada di kantor yang telah 18 tahun ini mengiringinya sebagai hakim agung. Sementara itu, bangsa ini bersedih karena masa purnatugasnya, pria yang namanya bagai mimpi buruk bagi koruptor itu terlihat bersemangat. Selain berkemas, Artidjo yang resmi pensiun mulai 22 Mei, menandatangani sejumlah berkas yang tersisa. Alunan lagu Madura dari komputer seolah juga menegaskan kesiapannya untuk pulang kampung.

Namun, adakah penyesalan selama menjalani tugas pengadil, terlebih dengan kritik yang mengatakan jika ia lemah terhadap terdakwa dari korps sendiri? Berikut penuturan pria 70 tahun itu kepada Media Indonesia:

Bagaimana perasaan Anda terakhir berkantor?

Saya happy karena sudah terbebas dari tanggung jawab, saya telah melaksanakan tugas negara, menegakkan keadilan dan menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung sebanyak 19.708 berkas sejak tahun 2000. Jadi dengan demikian alhamdulillah saya diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini sampai akhir.

Kasus apa yang paling berkesan?

Semua kasus harus mendapatkan perhatian yang sama. Hanya memang waktu saya menjadi anggota majelis hakim yang mengadili mantan Presiden Soeharto dan kemudian ketua majelis saya Syafiuddin (Kartasasmita) terbunuh, ini merupakan suatu catatan tersendiri bagi saya. Karena anggota majelis lain sempat ketakutan dan mengajak saya untuk mencari pengawal. Tapi saya tidak mungkin menyewa pengawal karena saya tidak punya biaya untuk itu dan saya tidak takut. Kalaupun ada orang yang punya niat (buruk), saya tersamar karena waktu itu setiap hari naik bajaj dari Mahkamah Agung ke Kwitang (tempat tinggalnya saat itu). Yang kedua (yang berkesan) adalah waktu saya memberikan dissenting opinion pertama untuk mengadili kasus Bank Bali. Saya pertama kali memberikan dissenting opinion yang belum ada undang-undangnya, belum ada orang yang mengeluarkan dissenting opinion sehingga mendapatkan perhatian dari pimpinan Mahkamah Agung sehingga saya dipanggil waktu itu.

Soal dissenting opinion tadi, ada kritik dari sesama hakim yang mengatakan bahwa dengan cara itu, Anda tidak mengedepankan diskusi..

Dissenting opinion adalah suatu jalan keluar supaya tidak berlarut-larut dan ada kepastian hukum. Jadi dissenting opinion itu adalah alternatif untuk dipertanggungjawabkan pada publik. Dulu sebelum ada dissenting opinion, orang yang tidak setuju diam-diam harus setuju. Sekarang ada lembaganya dan ini untuk dipertanggungjawabkan publik, jadi misalnya apa pendapat saya dalam korupsi dan itu akan tercermin dalam putusan itu.

Soal upaya suap yang pernah dialami seperti apa?

Kalau dulu iya, tapi terakhir-terahkir ini sudah tidak ada lagi. Mereka sudah tahu watak (saya). Dulu pernah waktu beberapa tahun setelah saya masuk ke sini, dikirimi cek dan difotokopi dan menanyakan nomor rekening saya. Saya balas dengan surat yang isinya saya merasa terhina dengan perbuatan tersebut dan meminta jangan dilanjutkan karena akan menjadi masalah. Pernah juga ada utusan yang menghubungi keponakan saya di Situbondo dan disuruh menulis cek berapa banyak uang yang dimau. Hal-hal ini saya kira adalah godaan-godaan yang harus dijaga supaya tidak mengotori dunia peradilan, jadi saya terus terang sejak dulu tidak pernah berhubungan dengan hal itu (suap), karena saya dulu adalah bekas pengacara jalanan.

Mengapa Anda memilih bersih, sementara banyak orang memilih sebaliknya?

Sebagai seorang penegak hukum, kejujuran adalah modal utama. Kejujuran akan sangat bermanfaat bagi yang bersangkutan untuk tetap tenang dalam hidupnya dan yang kedua adalah (tanggung jawab) kepada masyarakat dan negara. Jadi kalau yang dijunjung adalah integritas, kejujuran, tentu perjalanan negara kan bagus sehingga tidak ada kendala dalam memajukan bangsa, jadi dampak kejujuran itu luas sekali.

Tapi tetap saja banyak yang berat untuk menjaga integritas itu..

Kuncinya menurut saya, bekerja itu harus ikhlas. Artinya, berdimensi tidak takut diancam, tidak mempan oleh godaan dan fokus saja pada pekerjaan itu. Saya yakin kalau bekerja dengan ikhlas, maka Allah akan membimbing. Kalau kita mendapatkan uang sogokan, saya yakin hal itu tidak akan berkah, suatu saat nanti akan membuat galau dan tidak tenang.

Kalau kolega Anda yang tidak jujur bagaimana?

Saya tidak pernah menghadapi kolega yang tidak jujur. Kebetulan kalau dihadapan saya, mereka jujur semua.

Sementara tegas pada koruptor, di sisi lain banyak yang menilai anda lemah terhadap terdakwa dari korps sendiri. Kemudian ada juga yang melihat kebencian Anda terhadap koruptor membuat tidak adil...

Justru banyak hakim yang saya adili dan saya berikan vonis di atas 10 tahun. Misalnya di Semarang dihukum 10 tahun, ada hakim di Sumatra Barat divonis juga 10 tahun, karena ini (hakim-hakim berperkara) mencederai dunia peradilan dan kita malu, malunya tidak satu hari tapi berbulan-bulan. Ada pula orang Mahkamah Agung yang ditangkap tangan oleh KPK, dia tidak berani ajukan kasasi karena sudah tahu kalau berkasnya masuk ke meja saya, maka akan bisa menjadi lebih berat (hukumannya). Jadi, statement (kritik) itu saya kira bertentangan dengan fakta. Hakim itu harus diperberat karena itu mencederai, karena orang yang jujur pun ikut tercemar karena perbuatannya termasuk panitera. Saya termasuk orang yang independen. Jadi, advokat saya berpengalaman sehingga tidak ada motif membenci koruptor karena saya kenal saja tidak.

Ada juga yang menilai jika keputusan Anda memperberat hukuman bagi koruptor itu karena Anda takut dengan penilaian media dan LSM..

Saya jarang sekali bertemu media kalau tidak terpaksa. Saya pernah membela di Timor Timur sampai mau dibunuh. Saya minta untuk tidak diberitakan kalau perlu saya di-black list, jadi tidak diberitakan pun tidak ada masalah. Kalau ingin diekspos oleh media justru hal itu tidak ikhlas dan bertentangan dengan prinsip saya. Koruptor itu mencuri uang rakyat dan itu memiskinkan dan menjadi kanker bagi negara. Negara kita ini kaya, tapi kenapa masih banyak orang yang memprihatinkan, sementara koruptor itu kalau ditangkap masih banyak yang cengngengesan. Itu menghina rakyat, seharusnya dia meminta maaf dengan rasa yang prihatin. Kalau di luar negeri, para koruptor baru didakwa saja sudah bunuh diri karena malu.

Kalau kritikan soal kepribadian Anda yang terlalu kaku?

Hakim itu silent atau diam, jadi berbeda kalau saya dulu berada di LBH Yogyakarta atau saat menjadi advokat dulu yang harus banyak bergaul. Tapi kalau hakim itu saya harus siap untuk tidak berkawan, jadi kalau ada kawan yang memiliki perkara tentu tidak saya pertimbangkan. Jadi, dengan demikian harus berbeda saya sebagai pengacara dengan saya sebagai hakim karena memang tuntutannya seperti itu.

Apakah juga perlu ditambah dengan sanksi sosial bagi koruptor?

Kalau sanksi sosial saya khawatir koruptor di Indonesia malah akan semakin tertawa. Jadi satu-satunya jalan adalah memaksimalkan pidananya sesuai dengan tingkat kejahatannya sehingga adil bagi pelaku dan rakyat Indonesia. Jadi, saya kira hukuman itu termasuk pidananya dan juga termasuk harta kekayaan yang diperoleh harus dikembalikan kepada negara, tentu tidak akan kembali seluruhnya, tapi semaksimal mungkin.

Pendapat Anda soal peraturan yang melarang mantan napi koruptor untuk menjadi caleg?

Hak politik dicabut itu adalah konsekuensi yuridis daripada subjek pelakunya. Jadi, orang yang dicabut hak politiknya itu adalah dia punya jabatan politik dan jabatan politik itu sebetulnya amanah dari negara supaya menyejahterakan rakyat, tapi malah kekuasaannya disalahgunakan untuk korupsi sehingga dengan demikian orang yang punya posisi politik dan melakukan korupsi, maka harus dicabut hak politiknya supaya rakyat memiliki pilihan-pilihan yang jernih di masa mendatang.

Selama 18 tahun berkareir, adakah hal yang Anda sesali atau belum sempat dilaksanakan?

Tidak ada satupun dan tidak ada sedetik pun yang membuat saya merasa kurang. Jadi, setiap tindakan itu saya lakukan dengan niat yang baik dan pertimbangan yang matang sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada kebenaran ilmu, kepada institusinya, kepada stakeholder, kepada hati nurani, dan kepada yang Maha Tahu. Jadi, berat pertanggungjawaban hakim itu dan itu sudah saya lakukan sepenuhnya.

Apa saran bagi para hakim-hakim muda sebagai penerus Anda?

Penuhi saja syarat-syarat kompetensi. Kompetensi ada 3, ilmunya selalu ditambah karena hakim tidak pernah berhenti belajar. Kedua adalah legal technical capacity harus ditambah atau skill harus diperkuat, dan ketiga harus tetap dijaga moral intregritasnya dan itu yang paling sukar dilakukan, tapi itu harus dihidupkan hati yang bersih itu.

Ada pesan untuk institusi ataupun pada pemimpin negara untuk memperbaiki peradilan kita?

Pertama kita sebagai negara hukum, bahwa kedaulatan republik ini harus tetap terjaga di atas hukum. Jadi jangan kita terpengaruh oleh kekuasan atau kekuataan ekonomi, tapi pendiri republik ini sudah mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, maka dengan demikian hukum itu harus diletakkan kedaulatannya. Jadi dengan demikian negara kita akan berproses dengan baik, sesuai dengan predikatnya sebagai negara hukum. (Riz/FD/M-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More