Pemerintah Harus Lindungi Perusahaan Jasa Konsultan Kecil

Penulis: Cri Canon Ria Dewi Pada: Selasa, 29 Mei 2018, 21:30 WIB Properti
Pemerintah Harus Lindungi Perusahaan Jasa Konsultan Kecil

Paktisi jasa konsultan nasional, Peter Frans---Ist

PEMERINTAH diimbau memproteksi perusahaan konsultan kecil di daerah agar mereka bisa ikut berkembang dan berperan dalam pembangunan di daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah akan bisa dirasakan secara nyata, khususnya di sektor konstruksi.

"Perusahaan jasa konsultan di daerah itu 80% berskala kecil. Kini mereka tidak berdaya menghadapi perusahaan sejenis dari kota besar seperti Jakarta. Mereka terancam mati," kata praktisi jasa konsultan nasional, Peter Frans, melalui siaran persnya, Selasa (29/5).

Menurut Frans, yang juga mantan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta, para konsultan terutama di bidang jasa konstruksi di daerah hampir tidak berdaya menghadapi konsultan kelas menengah-besar dari kota besar.

"Banyak perusahaan (konsultan) berkantor di Jakarta, tetapi punya pekerjaan skala Rp0-Rp750 juta di daerah. Proyek-proyek jasa konsultan dari APBD hampir sebagian besar dinikmati pemain dari Ibu Kota," katanya.

Frans, yang juga Presiden Direktur Perusahaan Konsultan Ciriajasa EC dengan karyawan ribuan orang ini, menilai hal itu terjadi karena memang belum ada regulasi yang membatasi gerak perusahaan konsultan sesuai klasifikasi pekerjaan.

"Akibatnya, sering terjadi perusahaan besar dan menengah juga ikut tender pekerjaan skala kecil. Padahal, mereka ini harusnya bermain di atas Rp750 juta hingga Rp2,5 miliar. Kelas menengah besar," katanya.

Oleh karena itu, ujarnya, pihak terkait, utamanya Inkindo harus memberikan solusi atas persoalan itu jika ingin pertumbuhan ekonomi merata.

"Harus ada regulasi yang membatasi ruang gerak perusahaan konsultan ini," kata Frans yang berencana akan maju pada pemilihan Ketua Umum pada Munas Inkindo pada November mendatang.

Apalagi, saat ini sudah ada UU yang baru yakni Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada regulasi ini, kata Frans, sudah ada ketentuan minimal remunerasi (billing rate) para tenaga ahli konsultan.

"Itu juga sudah didukung oleh Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang baru dengan salah satu ketentuannya tentang adanya repeat order (tanpa tender) bagi perusahaan jasa konsultan hingga dua kali," katanya.

Selain itu, kata Frans, sudah ada ketentuan baru tentang billing rate terbaru dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Januari 2018.

Frans juga menambahkan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memproteksi perusahaan jasa konsultan kecil di daerah adalah perlunya ada peraturan gubernur (pergub) yang melindungi perusahaan jasa konsultan kecil di daerah agar efek pembangunan di daerah dirasakan oleh perusahaan daerah.

"Pergub semacam ini sudah dilakukan di Provinsi Jawa Barat sehingga anggaran APBD untuk jasa konsultasi proyek-proyek konstruksi tidak lari keluar. Ini layak jadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia," kata Frans yang berencana bila terpilih Ketua Umum DPN Inkindo pihaknya akan mendesak pemda lainnya untuk mengeluarkan pergub seperti di Jawa Barat.

Total anggota Inkindo seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 6.300 perusahaan. Dari jumlah ini, sekitar 70% adalah perusahaan jasa konsultan kecil dan sisanya 20%-30% merupakan perusahaan kelas menengah-besar.

Untuk itu, Frans memiliki visi akan melakukan peningkatan konsultan kecil di daerah dan peningkatan peran konsultan menengah dan besar di tingkat nasional dan ASEAN.

Selain itu, menjadikan Inkindo modern dan terkoneksi dengan semua anggota dan menggunakan KTA online. Jenis pekerjaan konsultasi untuk proyek-proyek skala kecil di daerah umumnya di sektor konstruksi, sedangkan pekerjaan jasa konsultasi non-konstruksi biasanya di kota kota besar. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More