Penurunan Angka Kematian Neonatal, Perlu Komitmen Pemerintah

Penulis: Sri Utami Pada: Rabu, 23 Mei 2018, 14:16 WIB Humaniora
Penurunan Angka Kematian Neonatal, Perlu Komitmen Pemerintah

Ilustrasi

UPAYA pemerintah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi baru lahir (AKB) masih jauh dari harapan. Padahal Indonesia berada dalam sepuluh negara dengan angka kematian setelah persalinan (neonatal) tertinggi di dunia.

Dalam sepuluh taun terakhir, setiap hari, dua ibu dan delapan bayi baru lahir, meninggal. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Untung Suseno Sutarjo mengatakan banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian itu.

"Memang masalah yang dihadapi banyak, salah satunya kepercayaan masyarakat untuk melahirkan di rumah atau di hutan bahkan," jelasnya saat acara Kick off Co-creation dan Kemitraan untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Neonatal) di Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan, menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, usia kehamilan muda, penyakit, akses infrastruktur yang belum memadai, kemampuan tenaga medis yang masih terhambat ego sektoral, dan belum terhubunganya berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah menjadi faktor-faktor lainnya.

Padahal penurunan AKI dan AKB sudah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2015-2019 serta target Sustainable Development Goals capaian 2030.

Menurut Untung, berbagai upaya telah dilakukan Kemenkes untuk mengurangi AKI dan AKB tersebut. Upaya itu menurutnya, menggunakan pendekatan baru melalui kerja sama dengan berbagai sektor termasuk masyarakat dan sektor swasta.

"Sudah banyak intervensi yang dilakukan pemerimtah mulai di tingkat masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat primer dan rumah sakit, memperkuat jejaring rujukan, meningkatkan akses dan pembiayaan jaminan kesehatan," imbuhnya.

 

Dorong Pemerintah Daerah

Sementara Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Eni Agustina mengatakan, beberapa pemerintahan daerah sudah fokus untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Daerah tersebut di antaranya Yogjakarta, Bali, Kulonprogo, Tangerang, Karawang, Bantaeng, Aceh dan Gorontalo.

Dia berharap dengan diterapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah pusat dapat memasukan pelayanan persalinan menjadi indikator pemerintah daerah yang baik.

"Kami berharap sekali Kementerian Dalam Negeri menjadikan ini standar komitmen pemerintah daerah. Rencananya 2019 ini akan menjadi indikator standar komitme daerah," tandasnya.

Secara keseluruhan, kata dia, intervensi dari presiden akan sangat mempengaruhi lahirnya kebijakan yang bisa menekan angka kematian tersebut.

"Kalau dibandingkan dengan banyak daerah tentu jumlah ini kecil sekali. Maka komitmen dari pemerintah (presiden) itu penting sekali. Dari presiden dulu sudah ada komitmen itu dan diluncurkan Jampernal tapi penyerapannya juga tidak cukup baik," tegasnya. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More