Mendagri Minta Masyarakat Proaktif Rekam E-KTP

Penulis: Antara Pada: Rabu, 23 Mei 2018, 14:02 WIB Politik dan Hukum
Mendagri Minta Masyarakat Proaktif Rekam E-KTP

MI/M Taufan SP Bustan

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat yang belum merekam KTP elektronik (e-KTP) untuk proaktif merekam e-KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai e-KTP usai menghadiri rapat paripurna istimewa XIX DPRD Sumsel dengan agenda memperingati hari jadi ke-72 Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Rabu.

Mendagri juga mengingatkan bahwa undang-undang mengatur untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun depan adalah orang yang punya e-KTP yang bisa menggunakan hak pilihnya.

"Sekarang ini sudah 97,8 persen yang sudah merekam dari 184 juta penduduk yang berhak punya e-KTP yang orang dewasa," katanya.

Ia menyatakan, dengan merekam itu memastikan bahwa yang bersangkutan itu masih hidup atau meninggal, memastikan dia tinggal dimana untuk masuk di daftar pemilih tetap (DPT) ini.

"Sekarang ini sudah 97,8 persen, dua persen dari 184 juta ini besar. Jadi, yang tinggal di kota-kota besar, yang tinggal di luar negeri, yang TKI, TKW, tolonglah sempatkan waktu untuk merekam datanya kalau dia ingin untuk menggunakan hak pilihnya pada tahun depan," ujarnya.

Ia menuturkan, kuncinya pemerintah siap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga jemput bola, kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) jemput bola, tapi pro aktif masyarakat harus diutamakan.

Sementara mengenai pemilih pemula ia menyampaikan, pemilih pemula setiap tahun rata-rata 15 juta yang remaja masuk.

Ia menjelaskan, pada hari pemungutan suara dia belum masuk dalam DPT, tapi masih bisa menggunakan surat-surat baru.

"E-KTP baru yang sudah kita persiapkan, kalau belum sempat merekam, setidaknya dia ada surat keterangan untuk memastikan saja kalau dia tinggal di sana di RT, di RW, di Kecamatan, di Kabupaten dia masuk TPS mana," katanya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More