Menjadikan UU Terorisme sebagai Proactive Law Enforcement

Penulis: Noor Rochmad dan Asep N Mulyana Ketua Umum dan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Pada: Senin, 21 Mei 2018, 23:18 WIB Opini
Menjadikan UU Terorisme sebagai Proactive Law Enforcement

MI/Seno

BERBAGAI kecaman ormas lintas agama terhadap rentetan aksi teror yang terjadi di Surabaya dan tempat-tempat lainnya dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama tertentu dan tidak dibenarkan oleh seluruh ajaran agama mana pun.

Fenomena tersebut semakin memperkuat tesis Robert Pape(2005) dalam Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, yang menyimpulkan bahwa fundamentalisme agama hanyalah sebagai kedok aksi terorisme karena sesungguhnya kepentingan kapital global yang justru menjadi latar belakangnya.

Aksi teror di Surabaya oleh keluarga Dita Oeprianto, misalnya, yang notabene merupakan penduduk lokal, ditengarai terkait dengan geopolitik internasional karena salah satu keluarganya baru dideportasi Turki dalam penyebaran ideologi radikal.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apa pun. Oleh karena itu, Presiden meminta kementerian terkait serta DPR segera merampungkan revisi UU Antiterorisme sebagai payung hukum yang penting bagi aparat agar bisa bertindak tegas dalam pencegahan maupun tindakan terhadap terorisme.

 

Definisi terorisme

Sebagaimana yang disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i, bahwa salah satu persoalan yang menyebabkan tersendatnya pembahasan RUU Antiterorisme ialah terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait dengan definisi terorisme (Kompas, 14/5/2018).

Dalam hal ini, DPR menginginkan agar definisi terorisme memasukkan unsur politik sehingga pelaku kejahatan yang merusak objek vital strategis, menimbulkan ketakutan yang masif, untuk mencapai tujuan tertentu utamanya di bidang politik dapat dikategorikan sebagai terorisme. Sementara itu, pemerintah menganggap sebaliknya, bahwa mereka yang melakukan kejahatan dengan maksud menimbulkan ketakutan yang masif, korban yang massal, dan merusak objek vital strategis merupakan kejahatan terorisme.

Dalam realitasnya, perbedaan pandangan terkait dengan definisi terorisme tersebut tidak hanya antara DPR dan pemerintah, tetapi juga terjadi dalam tataran akademis maupun dalam praktik hubungan internasional antarnegara. Padahal urgensi definisi dimaksud pada hakikatnya akan menjadi substansi pokok dari UU Antiterorisme yang berimplikasi terhadap rumusan dan keberadaan pasal-pasal lainnya dalam batang tubuh UU Antiterorisme.

Konvensi Jenewa (1937) tentang Prevention and Punishment of Terrorism sesungguhnya telah memberikan batasan pengertian terorisme sebagai criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public.

Akan tetapi, definisi tersebut ataupun yang telah digagas PBB dalam berbagai konvensi internasional lainnya ternyata belum dapat diterima seluruh masyarakat bangsa di dunia. Kesulitan utama dalam merumuskan definisi terorisme karena masih sangat tergantung sudut pandang dan kepentingan nasional (national interest) negara masing-masing.

Pada peristiwa Black September 1972, misalnya, ketika terjadi penyanderaan dan pembunuhan di Olimpiade Muenchen pada 5 September 1972, tidak semua negara memandangnya sebagai tindakan terorisme. Begitu pula halnya dengan sikap Amerika Serikat yang memandang Gerakan Kontra Nikaragua bukan sebagai organisasi teroris karena apa yang dilakukannya merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan sosialis dan komunis.

Belum adanya definisi terorisme yang tepat dan diterima seluruh bangsa di dunia, diakui Kepala United Nations Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) Mike Smith, sebagai salah satu hambatan dalam mencegah aksi terorisme.

 

Keterlibatan TNI

Persoalan lain yang menjadi penyebab tersendatnya penyelesaian RUU Antiterorisme ialah terkait dengan keterlibatan TNI dalam pencegahan terorisme. Perdebatan akan keterlibatan TNI dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan aksi terorisme di Tanah Air antara lain karena UU Antiterorisme cenderung bersifat reaktif (reactive law enforcement) sehingga lebih banyak terfokus pada tindakan setelah aksi teror itu terjadi.

Kecenderungan akan sifat reaktif tersebut antara lain terlihat dari kata 'pemberantasan' dalam judul UU No 15 Tahun 2003, yang seolah-olah hanya tertuju pada tindakan represif aparat penegak hukum (APH) dalam menangani tindak pidana terorisme. Tidak adanya kata 'pencegahan' dalam judul UU No 15 Tahun 2003 secara tidak langsung akan mempersempit ruang gerak penanganan aksi terorisme dalam konteks penegakan hukum, serta tidak memberikan tempat pada kementerian/lembaga selain institusi penegak hukum.

Padahal efektivitas untuk menanggulangi aksi teror justru terletak pada upaya pencegahan, yang seminimal mungkin dapat mengeliminasi paham, idelogi, dan gerakan radikal yang dapat menjadi cikal bakal aksi teror. Tentu saja upaya untuk melakukan pencegahan terorisme bukan hanya merupakan tugas dan tanggung aparat penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, termasuk institusi TNI sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Menurut hemat penulis, keterlibatan TNI dalam pencegahan terorisme merupakan suatu keniscayaan, mengingat gerakan dan aksi terorisme yang saat ini terjadi tidak hanya merupakan persoalan pelanggaran hukum positif, tapi juga telah menjadi persoalan sosial yang mengancam ideologi dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Oleh karena itu, agar penanganan terhadap terorisme dapat melibatkan kementerian/lembaga/institusi terkait secara terpadu, terarah, bersinergi, terintegrasi, berkesinambungan, dan komprehensif, sebaiknya menambahkan judul menjadi 'Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme'.

 

Proactive law enforcement

Revisi secara komprehensif untuk menjadikan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai reactive law enforcement merupakan keinginan Presiden agar APH dapat segera bertindak sebelum terjadinya aksi teror dan timbulnya banyak korban.

Untuk itu, setidaknya terdapat tiga persoalan yang seharusnya menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Antiterorisme. Pertama, merumuskan tindak pidana terorisme sebagai delik formil. Perumusan tindak pidana pidana sebagai delik formil dimaksudkan agar tidak mensyaratkan pembuktian terhadap akibat dari perbuatan pelaku sehingga memudahkan APH dalam memproses dan mengadili para pelaku teror.

Selama UU Antiterorisme merumuskan tindak pidana terorisme sebagai delik materiil, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban dan kerusakan karena mensyaratkan timbulnya akibat terlebih dahulu untuk dapat memproses dan menghukum pelakunya.

Selain itu, perumusan delik materiil akan menjadikan UU Antiterorisme hanya terfokus pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi para pelaku aksi, serta baru dapat digunakan setelah terjadi aksi terorisme. Lebih dari itu, apabila unsur politik dimasukan dalam definisi terorisme, maka akan menyulitkan penuntut umum untuk membuktikan motif politik dari setiap tindakan terorisme.

Kedua, penetapan keterlibatan korporasi sebagai organisasi terorisme. Kemudahan untuk dapat memproses keterlibatan korporasi sebagai organisasi terorisme yang didasarkan pada penetapan hakim dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 12A RUU Antiterorisme) merupakan pandangan yang progresif dalam menanggulangi tumbuh dan berkembangnya organisasi teroris maupun fenomena foreign terorist fighter.

Alangkah lebih baik apabila pembuat UU juga memberikan penjelasan terhadap kata 'paramiliter' terhadap Pasal 12B RUU Antiterorisme, mengingat adanya karakteristik dan ukuran yang berbeda dengan pelatihan militer.

Ketiga, memperluas asas kriminalisasi (the principle of extended criminalization). RUU Antiterorisme tidak cukup hanya mengategorikan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, maupun pembantuan sebagai delik selesai, yang ancaman hukumannya sama dengan delik terorisme itu sendiri. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya untuk menjadikan UU Antiterorisme agar bersifat proaktif (proactive law enforcement) ialah mampu mengkriminalisasi perbuatan pendahuluan (precursor activities), mulai rekrutmen, baiat, pengorganisasian, pelatihan, dan berbagai gerakan radikal lainnya.

 

Kepentingan bangsa dan negara

Pada akhirnya, setiap upaya yang dimaksudkan untuk mengkriminalisasi APH dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (4) RUU Antiterorisme dikhawatirkan dapat menjadi kontraproduktif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Begitu pula halnya dengan polemik terhadap definisi terorisme dalam pembahasan RUU Antiterorisme, sudah seharusnya segera diakhiri demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mempercepat langkah-lagkah konkret untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

Penempatan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya menjadi hal yang penting, mengingat kita sendiri yang paling memahami kondisi dan realitas objektif dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keutuhan NKRI yang berdasarkan atas hukum.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More