Ini Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Kasus Ahmadiyah

Penulis: Micom Pada: Senin, 21 Mei 2018, 20:05 WIB Humaniora
Ini Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Kasus Ahmadiyah

MI/PIUS ERLANGGA

KOMISI Nasional Perempuan mengecam keras tindakan penyerangan dan vandalisme terhadap komunitas muslim Ahmadiyah yang kembali berulang di Dusun Grepek Tanat Eat, Desa Greneg, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada 19-20 Mei 2018.

Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan dari perwakilan warga Ahmadiyah yang menjadi korban penyerangan bahwa penyerangan tersebut dalam bentuk pengusiran, ancaman dan intimidasi, pengrusakan rumah penduduk, setidaknya menimpa tujuh kepala keluarga Ahmadiyah,  6 rumah rusak, 4 sepeda motor rusak berat, peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronik hancur.

"Sebanyak 24 penduduk tersebut terdiri atas orang dewasa, lansia dan  anak-anak, sehingga terpaksa dievakuasi di Kantor Polres Lombok Timur. Meskipun indikasi akan adanya kekerasan dan penyerangan ini sudah dilaporkan oleh komunitas muslim Ahmadiyah sejak Maret 2018 kepada aparat kepolisian, namun sangat disayangkan mengapa aparat keamanan setempat tidak berhasil mencegah aksi-aksi intoleransi ini," ujar Imam Nakhei, Komisioner Komnas Perempuan, melalui pernyataan sikap di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (21/5) siang.

Dalam pernyataan sikap itu, Imam, didampingi komisioner lainnya, Khariroh Ali dan Magdalena Sitorus.

Komnas Perempuan mencatat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB terjadi sejak 20 tahun yang lalu (Oktober 1998), dan terus berlangsung dengan tingkat eskalasi tinggi yang berujung pada pengusiran di 2005 hingga 2006, sehingga memaksa Ahmadiyah mendiami pengungsian di Transito dan Praya.  

"Mereka menjadi korban atas tindakan kelompok-kelompok intoleran yang tidak hanya melakukan penyerangan secara fisik seperti pengrusakan tempat ibadah, penghancuran rumah, pengusiran, pemukulan bahkan pembunuhan, tetapi juga kekerasan non-fisik seperti pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah, caci maki, dan berbagai tindakan pelecehan seksual," imbuh Imam.

Bahkan, sampai saat ini, dua tempat pengungsian bagi jemaah Ahmadiyah yaitu Transito dan Praya menjadi tempat pengungsian panjang yang pernah terjadi di Indonesia (2006-sekarang). Artinya, sudah 12 tahun jemaah Ahmadiyah di NTB menjadi pengungsi di Transito karena ketidakpastian jaminan keamanan dan perlindungan sebagai warga negara.

"Atas kondisi tersebut 5 lembaga yaitu 3 Lembaga Nasional HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI), LPSK, dan Ombudsman RI telah merekomendasikan langkah-langkah yang perlu di lakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah," katanya.  

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan terhadap berbagai kasus Ahmadiyah di NTB, dan juga yang terjadi di wilayah lainnya di Indonesia seperti di Manis Lor (Jawa Barat), Cikeusik, Bekasi, dan NTB, aksi-aksi intoleransi terhadap kelompok minoritas agama ini menimbulkan dampak yang berkepanjangan buat kehidupan perempuan.

Meskipun korban laki-laki juga mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang sama, namun perempuan berhadapan dengan kerentanan khusus akibat peran gender yang dimainkannya baik dalam perannya sebagai perempuan,  istri,  ibu dan sebagai anggota masyarakat.

Pengalaman para perempuan dari minoritas agama, termasuk di dalamnya Ahmadiyah didokumentasi dalam beberapa laporan, antara lain dalam 'Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (2014)'.

Kekerasan terhadap perempuan karena konflik berbasis keyakinan, di antaranya;

1. Mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual (pemaksaan perceraian, kawin gantung karena beda keyakinan, ancaman perkosaan, stigma dan pelabelan sebagai perempuan tidak baik saat antar anak ke sekolah).

2. Kehilangan rasa aman, ketakutan gagal melindungi anak-anak dan khawatir akan pendidikan serta masa depan anak-anak.

3. Terkoyaknya relasi sosial baik dalam konteks keluarga maupun tetangga sebagai ruang sosial perempuan.

4. Gangguan Kesehatan utamanya kesehatan reproduksi.

5. Kesulitan mengakses bantuan Pemerintah dan hak-hak Adminduk (KTP, akte nikah, akte lahir, dan lain-lain).

6. Kehilangan mata pencaharian dan tercerabutnya sumber-sumber penghidupan (pemindahan tempat kerja ke wilayah yang jauh, sulit mendapatkan mata pencaharian).

7. Kondisi housing yang buruk karena tinggal di pengungsian yang sempit dan tidak manusiawi.

Berbagai kondisi di atas, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan maupun pembiaran kebijakan yang langsung atau tidak langsung yang mengukuhkan diskriminasi, salah satunya PNPS No.1 tahun 1965, (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung (Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008) tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus  Jemaah Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan ajaran mereka ke masyarakat.  

Pasca-SKB tersebut, puluhan peraturan daerah bermunculan untuk melarang kegiatan jemaah Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia.  Selain itu dipersubur dengan berbagai pandangan keagamaan atau ujaran penyesatan yang memperburuk intoleransi dan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.

Akibatnya, penyerangan, pelarangan  tempat ibadah  dan kekerasan terus-menerus terjadi.

Kasus penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Lombok Timur ini menambah potret buram situasi kehidupan keagamaan yang diwarnai oleh kekerasan dan tindakan intoleransi.  
Peristiwa ini seharusnya dapat diantisipasi segera oleh Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan, mengingat ancaman penyerangan dan diskriminasi yang terus berlangsung di NTB pada Jemaat Ahmadiyah.

Untuk itu, Komnas Perempuan menyatakan sikap:

1. Meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Memprioritaskan Pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional Warga Ahmadiyah dengan segera, karena sejak tahun 2006 telah terabaikan, termasuk ha katas rasa aman dan bebas dari ketakutan.

2. Meminta Negara untuk tidak tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi jemaah Ahmadiyah dan melakukan penanganan komprehensif bagi para korban intoleransi, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan sesuai dengan UU Penanganan Konflik Sosial.

3. Mendesak aparat keamanan setempat untuk bersikap proaktif dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan dari tindak intoleransi kepada warga Ahmadiyah di Lombok Timur, dan segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan pengrusakan.

4. Meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur dan Gubernur NTB untuk memberikan pemulihan komprehensif kepada para korban, segera membangun rumah-rumah jemaah Ahmadiyah yang rusak dan hancur agar para pengungsi bisa segera kembali ke rumahnya dan melanjutkan kehidupan mereka secara baik dan tenang.

5. Meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya konflik yang melebar, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk membangun dialog antar warga dan menjauhi cara-cara kekerasan.

6. Meminta elite-elite politik untuk menghentikan praktik politisasi agama dalam menggalang dukungan publik, terutama menjelang Pilkada, Pemilu dan Pilpres.

7. Mengimbau segenap masyarakat untuk menyebarkan kultur dan nilai-nilai keagamaan yang toleran, apalagi di bulan suci Ramadan di mana seharusnya nilai-nilai perdamaian, kasih-sayang, nilai-nilai kemanusiaan menjadi spirit dari mereka yang menjalankan ibadah puasa. (RO/OL-1) 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More