KPK Dalami Aliran Dana Kasus Bakamla

Penulis: Nur Aivanni Pada: Senin, 21 Mei 2018, 19:45 WIB Politik dan Hukum
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Bakamla

ANTARA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dalam kasus suap terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla RI. Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa politikus Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR Fayakhun Andriadi. Nama Idrus pun muncul dalam kasus tersebut lantaran ia disebut-sebut oleh politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai usai menjalani pemeriksaan yang sama sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa penjadwalan pemeriksaan terhadap Menteri Sosial itu sebagai bentuk penjadwalan ulang yang semula akan diperiksa pada 14 Mei 2018 lalu. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran KPK membutuhkan keterangan Idrus terkait aliran dana dalam kasus Bakamla tersebut.

"KPK membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka FA untuk mengklarifikasi informasi aliran dana terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 untuk Bakamla RI," katanya kepada awak media, Senin (21/5).

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan satelit Monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Penetapan tersangka Fayakhun merupakan pengembangan dari kasus suap terkait tender pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Fayakhun selaku anggota DPR diduga menerima hadiah atau janji terkait proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dalam APBN-P 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Usai diperiksa KPK, Idrus menyampaikan bahwa kedatangannya di KPK tersebut untuk menerangkan posisinya terkait kasus Bakamla tersebut.

"Dalam rangka untuk memberikan konfirmasi dalam posisi saya sebagai sekjen dulu ya terkait dengan kasus Bakamla itu aja," katanya.

Idrus pun enggan menanggapi lebih lanjut apakah ada aliran dana suap Bakamla dari Fayakhun Andriadi kepada dirinya. Ia mengaku terkait hal tersebut telah diterangkan kepada penyidik.

"Saya katakan kan saya sudah bilang tadi substansinya disana. Saya sudah jelaskan semua yah," pungkasnya. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More