DPD RI: Daftar Mubalig Jangan Timbulkan Kegaduhan baru

Penulis: Micom Pada: Senin, 21 Mei 2018, 20:00 WIB Politik dan Hukum
DPD RI: Daftar Mubalig Jangan Timbulkan Kegaduhan baru

MI/M. Irfan

KEMENTERIAN Agama merilis daftar rekomendasi 200 penceramah. Ada tiga kriteria yang menjadi acuan para mubalig itu masuk daftar rekomendasi Kemenag, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Daftar rekomendasi tersebut kemudian menuai kontroversi. Salah satu orang yang kontra ialah anggota DPD RI Dailami Firdaus. Sebab, dia tidak menemukan landasan kuat Kemenag mengeluarkan daftar tersebut.

"Arahnya ke mana? Saya sarankan harus berhati-hati ketika membawa nama masyarakat. Pernyataan tersebut seolah-olah rilis ini berdasarkan kemauan dari masyarakat, namun disayangkan tanpa menjelaskan masyarakat yang mana," kata Dailami dalam keterangan tertulis, Senin (21/3).

"Apalagi saat ini ada beberapa mubalig yang dengan terang-terangan menolak masuk dalam daftar rilis oleh Kemenag," lanjut dia.

Dailami berharap keputusan tersebut tidak menjadi kegaduhan baru. Sebab, sangat disayangkan jika kegaduhan berasal dari sebuah lembaga negara.

"Yang seharusnya steril dan menjadi penyejuk yaitu Kemenag," ungkap dia.

Senator asal DKI Jakarta itu pun mengimbau agar semua pihak menahan diri. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi polemik.

"Beri kesejukan kepada masyarakat dan jangan sampai ada sebuah celah yang akan mengangu kualitas ibadah kita. Jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta memperkokoh toleransi antar umat beragama," ujar dia. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More