Dua Tahun Berlalu, DPR tak Kunjung Rampungkan DIM RUU Perpajakan

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Minggu, 20 Mei 2018, 16:25 WIB Ekonomi
Dua Tahun Berlalu, DPR tak Kunjung Rampungkan DIM RUU Perpajakan

Ilustrasi

DIREKTUR Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama, membenarkan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak tengah menyimak kembali kembali Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Namun demikian, posisi pemerintah saat ini adalah menunggu pembahasan, termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPR.

"Walaupun sudah diserahkan oleh pemerintah dua tahun yang lalu dan telah ada proses-proses di DPR seperti FGD dan lainnya, sampai saat ini kami belum menerima DIM dari DPR karena pembahasan/sidang resmi juga belum dimula," ujar pria yang lebih akarb disapa Yoga itu, Minggu (20/5).

Yoga menjelaskan poin-poin penting yang menjadi perhatian Kemenkeu & DJP seperti pemeriksaan (yang bisa berulang-ulang), keberatan/banding yang tidak menunda penagihan, sanksi pidana, atau kelembagaan institusi pemungut pajak.

"Lebih kepada melihat kembali pokok pemikiran/konsep/alasan  perubahan, dan menyiapkannya apabila dibahas di DPR nantinya," ujar Yoga.

Terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Matius Mekeng menyampaikan bahwa RUU KUP belum akan dibahas pada masa Sidang V 2017-2018.

"Kayaknya RUU KUP belum dibahas ya karena kami masih menyelesaikan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada masa sidang ini. Kami masih menunggu DIM dari masing-masing fraksi untuk dimasukkan ke Sekretariat Komisi XI," tutur Mekeng.

RUU KUP baru akan dibahas apabila DIM dari fraksi-fraksi sudah diserahkan. Mekeng mengatakan tidak bisa memastikan kapan DIM tersebut rampung.

"Tidak ada yang bisa pastikan karena tiap fraksi punya pandangan masing-masing terhadap RUU tersebut," tukas Mekeng.

DPR kembali membuka masa persidangan V tahun sidang 2017-2018, pekan lalu Sebanyak 17 rancangan undang-undang (RUU) ditargetkan selesai pada masa sidang kali ini, termasuk RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto memastikan pembahasan RUU KUP akan menjadi prioritas pemerintah dengan DPR seusai persetujuan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More