Aman Sebut Demokrasi Syirik Akbar

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Jumat, 18 Mei 2018, 13:55 WIB Politik dan Hukum
Aman Sebut Demokrasi Syirik Akbar

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

JAKSA Penuntut Umum (JPU) membeberkan beberapa fakta soal paham radikal terdakwa kasus terorisme Amar Abdurrahman dalam materi tuntutannya. Salah satu poin yang dibahas mengenai paham radikal Aman yang menyebut demokrasi sebagai syirik akbar.

"Dalam isi ceramahnya Aman menyebut demokrasi merupakan syirik akbar yang bisa merusak keislaman seorang. Mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain-lain. Dan wajib bagi setiap muslim melepas diri dari syirik demokrasi," kata Mayasari, salah satu JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5)

Selain itu, Aman disebut jaksa juga menganjurkan untuk tidak mengikuti pemilihan umum sebagaimana dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Materi ceramah pemahaman Aman itu kemudian dibukukan dengan judul Seri Materi Tauhid. Tidak hanya itu, ia menyebarkan paham radikalnya melalui blog yang bisa diakses bebas

Puncak dari ajaran Aman adalah sejumlah aksi teror dan bom yang dilakukan pengikut Aman. Kepada pengikutnya, Aman meminta mereka melakukan amaliah sesuai perintah pimpinan Islamic State (IS) Abubakar Al-Baghdadi.

Berdasarkan pertimbangan itu, pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) resmi dituntut hukuman mati.

Aman didakwa sebagai sebagai aktor intelektual lima kasus teror, yaitu Bom Gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016, Bom Thamrin (2016), dan Bom Kampung Melayu (2017) di Jakarta, serta dua penembakan polisi di Medan dan Bima (2017).

Aman disangkakan melanggar pasal 14 juncto Pasal 6, subsider Pasal 15 juncto Pasal 7 UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Aman juga disangka dengan Pasal 14 juncto Pasal 7 subsider Pasal 15 juncto pasal 7 UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More