Tonny Budiono Pasrah

Penulis: Dro/P-2 Pada: Jumat, 18 Mei 2018, 08:20 WIB Polkam dan HAM
Tonny Budiono Pasrah

MI/ BARY FATHAHILAH
Terdakwa kasus suap perizinan dan proyek di Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono (tengah) melambaikan tangan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

MANTAN Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono menerima vonis majelis hakim yang menghukumnya 5 tahun penjara. "Saya mantan karatekawan, punya jiwa bushido. Saya juga kesatria dan hal itu tetap melekat di dalam diri saya. Kalau saya bicara A ya A, B ya B. Mudah-mudahan teman-teman saya di Kementerian Perhubungan tidak melakukan hal yang sama seperti saya, cukup sakit," kata Tonny seusai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Selain hukuman 5 tahun penjara, Tonny juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia terbukti menerima suap Rp2,3 miliar dan gratifikasi Rp22,35 miliar. "Saya orang tua, sudah punya cucu. Untuk hidup bersama dengan cucu saja tidak ada kesempatan. Saya kan orang beriman, kalau memang salah, harus mengakui salah. Saya tidak ada alibi untuk menghindar karena memang saya salah," ujarnya.

Tonny pun mengatakan bahwa sejak awal KPK bersikap profesional dalam mengusut kasusnya. "Sejak awal OTT (operasi tangkap tangan) KPK bersikap profesional dan tidak membuat kegaduhan. Saya merasa mereka semua profesional, baik JPU maupun majelis hakim. Meski bagi saya hukuman 5 tahun itu berat, umur saya sudah hampir 60 tahun, saya tidak tahu apakah nanti mendapat remisi," kelihnya.

Dalam perkara itu, Tonny terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, terkait dengan proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK). Terkait dengan perkara itu, Adi Putra Kurniawan sudah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More