Kepercayaan Publik Harus Dipertimbangkan Sebelum Jual Saham Perusahaan Bir

Penulis: Tosiani Pada: Jumat, 18 Mei 2018, 07:39 WIB Megapolitan
no-image.jpg

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti mempertimbangkan eksistensi perusahaan dan kepercayaan publik sebelum memutuskan menjual saham PT Delta. Sebab, perusahaan itu sudah go public.

“Karena ini sudah menjadi milik publik, untuk menjual saham perusahaan harus hati-hati. Tidak boleh gembar gembor ngomong di media,” ujar Pengamat Perkotaan dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, di Jakarta, Jumat (18/5).

Sugiyanto berpendapat, untuk perusahaan yang sudah go public seperti PT Delta, adanya pergerakan di perusahaan bisa berdampak pada kepercayaan publik.

Karenanya, perusahaan yang semula sebenarnya tidak ada masalah, bisa terpengaruh oleh sikap dan omongan negatif pemerintah. Lama-lama perusahaan bisa terguncang dan malah bangkrut karena publik tidak lagi percaya pada perusahaan itu.

“Karena menyangkut kepercayaan publik, perusahaan yang semula tidak apa-apa, tidak ada masalah, tapi kalau pemerintah negatif, publik jadi tidak percaya. Nanti malah banyak yang ikut melepas sahamnya juga, perusahaan yang semula tidak masalah jadi guncang, nanti bisa bangkrut, harus hati-hati,” kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengingatkan Pemprov, kendati mungkin tujuan menjual saham itu baik, dan merupakan hak Pemprov, namun harus dipertimbangkan lagi. Terutama soal eksistensi perusahaan dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

“Harus hati-hati, dipertimbangkan lagi, walaupun tujuannya baik, tapi perlu dipertimbangkan eksistensi perusahaan dan kepercayaan masyarakat," pungkas Sugiyanto. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More