Teroris, Negara, dan Pemberdayaan RT/RW

Penulis: Laode Ida Sosiolog, Komisioner Ombudsman RI Pada: Jumat, 18 Mei 2018, 07:15 WIB Opini
 Teroris, Negara, dan Pemberdayaan RT/RW

seno

DALAM beberapa hari terakhir masyarakat bangsa ini kembali dikejutkan oleh aksi-aksi teroris dengan dua target utama, yakni gereja dan kepolisian. Dimulai dari peledakan bom di tiga gereja (Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia Wonokromo, dan Gereja Pantekosta) di Surabaya (Minggu, 13/5). Kemudian sehari setelah itu terjadi di kantor Poltabes Surabaya (Senin, 14/5). Pada Rabu (16/5/), para teroris menyerang Polda Riau. Korban jiwa manusia telah berjatuhan akibat tindakan yang biadab itu.
    
Kita belum tahu mengapa yang jadi target dalam serangan teroris akhir-akhir ini terfokus di gereja dan kepolisian. Mungkin ini yang perlu kajian khusus. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi ialah strategi kolektif berbasis keluarga (ayah, ibu sebagai pelaku melibatkan anak-anaknya).
    
Teroris itu telah hilang rasa kemanusiaan dan keduniaan, larut dalam doktrin sesat. Betapa tidak. Membunuh orang lain dan meniadakan nyawa sendiri beserta anak-anak sudah dianggap sesuatu yang biasa. Padahal, niscaya tak akan ada kesadaran apa pun dari anak-anak yang dikorbankan tentang ajaran atau dari orangtua mereka. Sungguh-sungguh bengis dan keji.
    
Rentetan peristiwa bom dengan korban jiwa manusia itu niscaya akan menimbulkan suasana tak nyaman bagi setiap warga bangsa ini. Setiap saat nyawa bisa hilang. Kematian berada di tangan teroris yang umumnya warga bangsa ini tak tahu mereka ada di mana.
    
Sebaliknya, bagi para teroris, situasi ketidaknyamanan warga negara itulah yang merupakan bagian dari tujuan gerakan mereka. Mengapa? Ketika rasa aman masyarakat jadi terganggu, yang bukan mustahil akan menciptakan ketergangguan hubungan sosial antaragama
lantaran pelakunya menggunakan simbol-simbol agama maka energi pemerintah pun tersedot untuk menyelesaikan masalah sosial dan atau menentramkan masyarakatnya.
     
Apalagi jika kemudian negara dikesankan mengalami instabilitas. Terlebih lagi dalam tahun politik seperti sekarang ini, investasi di bidang ekonomi pun boleh jadi akan terpengaruh.

Menciptakan ketidakamanan
Martha Crenshaw (ahli terorisme berkebangsaan Amerika), dalam artikelnya The Causes of Terrorism Past and Present (Charles W Kegley, The New Global Terrorism Characteristics, Causes, Controls, 2003), secara singkat menggambarkan dua substansi utama terkait maksud dari gerakan terorisme. Pertama, untuk mengganggu dan mendiskreditkan proses-proses pemerintahan.
    
Aksi teroris itu juga merupakan tindakan provokatif untuk memperoleh reaksi balik dari pemerintah tentang keberadaan mereka. Tepatnya, gerakan itu merupakan sebuah serangan terhadap suatu rezim dengan menciptakan ketidakamanan dan sekaligus demoralisasi terhadap pemerintahan yang ada.
    
Kedua, untuk memperoleh perhatian dari dua pihak, yakni sikap simpati dari kelompok-kelompok tertentu, sekaligus menciptakan rasa takut bagi pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai musuh. Jika menggunakan simbol-simbol agama, tentu yang diharapkan memberi simpati adalah kelompok yang seagama atau seiman dengan pelaku teror itu. Sementara yang diharapkan merasa takut, selalu khawatir alias tak nyaman, adalah para warga masyarakat dari kelompok yang sama agamanya, dengan yang jadi korban serangan atau gerakan para teroris itu.
    
Namun, apa pun motivasi atau tujuan terorisisme, pemerintah tidak boleh diam dan terus membiarkannya. Hal ini sangat terkait dengan fungsi negara yang memiliki kewajiban asasi untuk menjamin rasa aman dan tenteram warganya.
   
Pemerintah seharusnya bersikap sensitif dan antisipatif terhadap segala kemungkinan terjadinya aksi teror karena kita sudah pengalaman dengan berbagai aksi terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak belajar dari berbagai pengalaman buruk itu untuk dijadikan upaya-upaya mitigasi agar tidak lagi menimbulkan risiko korban jiwa manusia seperti yang baru terjadi di Surabaya itu.
   
Bahkan setelah terjadi peristiwa penyanderaan terhadap sejumlah aparat kepolisian dan kerusuhan oleh narapidana teroris di Mako Brimob yang juga membawa korban nyawa manusia (8-10/5), seharusnya instrumen pemerintah terkait segera melakukan berbagai strategi preventif untuk menutup ruang munculnya kembali gerakan teroris.  
    
Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin siasat strategis gerakan para teroris jauh lebih canggih ketimbang metode gerakan anti-teroris bentukan pemerintah? Pertanyaan ini perlu direnungkan pemerintah.      
     
Karena sebenarnya negara ini sudah memiliki beberapa pasukan khusus seperti Densus 88 yang notabene masuk ke barisan 10 besar pasutan elite dunia yang andal dalam menangani terorisme. Begitu juga dengan Kopasus (TNI) melalui grup Sat-81 Gultov/baret merahnya tersoshor juga sebagai pasukan elite antiteror.    
    
Kita pun memiliki suatu lembaga khusus yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang harusnya jadi garda untuk memastikan bersihnya negara ini dari gerakan terorisme.
Namun demikian, ini barangkali hanya satu kesan saja, pasukan elite yang bernama Densus 88 dan atau Kopasus itu (termasuk aparat kepolisian) agaknya lebih mengedepankan tindakan setelah terjadi peristiwa (post factum). Tidak bergerak secara mitigatif-preventif. Akibatnya, nanti sudah ada korban berjatuhan baru mengatasinya.
    
Ini artinya, dalam perspektif pelayanan publik, yang dilayani oleh institusi khusus yang diberi mandat mengatasi terorisme itu hanya lebih memberi pelayanan terhadap korban akibat dari gerakan para teroris. Bukan sebaliknya ‘menyelamatkan nyawa warga bangsa’ agar terhindar dari dampak perbuatan biadab itu.
 
Deteksi dini

Lalu apa yang harusnya dilakukan? Deteksi dini terhadap gerakan terorisme sudah saatnya dilakukan oleh pemerintah, melalui sejumlah instrumennya. Pertama, lembaga intelijen negara (Badan Intelijen Negara/BIN). Semestinya menjadikan aparaturnya yang ada di seluruh Indonesia (dikoordinasikan oleh BIN daerah) untuk melakukan deteksi dini secara efektif terhadap fenomena, indikasi dan potensi kelompok serta gerakan terorisme. Para ahli intelijen dan terorisme juga perlu dilibatkan dalam proses-proses deteksi dini itu.
    
Kedua, masyarakat sipil berbasis ruang, seperti desa, kelurahan, RW hingga RT, mesti diberdayakan atau diperankan secara maksimal. Hal itu melakukan deteksi dini pelaku dan gerakan terorisme mulai lingkungan masing-masing.
    
Namun, diakui atau tidak, peran masyarakat warga khususnya yang berbasis ruang, selama ini masih dianggap sepele. Jikapun masyarakat warga selama ini dicoba diperankan, lebih pada pendekataan kelembagaan yang berbasis fungsional (functional base community) seperti NU dan Muhammadiyah. Kelembagaan dan atau kepengurusan RW/RT masih belum diberdayakan secara maksimal.
     
Seharusnya tak boleh lagi ada aktivitas warga dalam lingkungan RT/RW yang tak terdeteksi oleh para pengurus di lingkungan komunitas spasial yang terkecil itu. Namun, barangkali, karena otoritasnya terlalu lemah, ditambah, dengan watak masyarakat kita yang derajat perhatian dan kepedulian terhadap sesama warga dalam suatu lingkungan atau tetangga kian menurun. Terlebih lagi dalam di wilayah perkotaan yang begitu padat penduduknya. Dengan begitu, bebasnya pula para penjahat kemanusiaan merancang dan menyiapkan segala keperluan untuk ‘membunuh sesamanya’.
    
Yang mau dikatakan di sini bahwa kealpaan negara dalam berantas gerakan terorisme pada dasarnya terkait juga dengan ketiadaan mandat khusus bagi warga masyarakat sipil. Khususnya, yang berbasis ruang untuk lakukan deteksi dini mulai lingkungan masing-masing. Padahal, sebenarnya kelembagaan intelijen negara juga dapat memanfaatkan masyarakat warga berbasis ruang itu.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More