Soal Pencantuman Gula Garam Lemak dalam Fastfood, Pemerintah Harus Tegas

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 22:40 WIB Humaniora
Soal Pencantuman Gula Garam Lemak dalam Fastfood, Pemerintah Harus Tegas

Ist

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah yakni Kementerian Kesehatan tegas untuk mengimplementasikan aturan pencantuman kadar Gula, Garam, Lemak (GGL) pada pangan olahan dan siap saji.

Anggota YLKI Sudaryatmo menyayangkan Peraturan Menteri Kesehatan Noor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan GGL Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, melalui proses tarik ulur dengan pihak industri.

Pada 2015 lalu, aturan tersebut sempat direvisi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015. Pada Permenkes itu, industri yang diatur, diberikan waktu hingga 2019 untuk secara wajib mencantumkan kadar kandungan GGL.

"Sebenarnya (waktunya) dimundurkan bagian dari lobi industri, bagi YLKI ini menunjukan ketidakpercayaan diri pemerintah. Mau menunggu penyakit diabetes semakin banyak? Angka-angka tingginya penyakit tidak menular sudah memberi peringatan kepada pemerintah untuk mengambil langkah progresif salah satunya pencantuman kadar GGL ini," tandas Sudaryatmo ketika dihubungi, Kamis (17/5).

Padahal menurutnya, produsen cenderung tidak terlalu peduli apakah produknya membahayakan konsumen atau tidak. "Mereka yang penting laku," cetus Sudaryatmo.

Oleh karena itu, implementasi aturan pencantuman label GGL pada pangan olahan dan siap saji, sambungnya, sangat tergantung pada komitmen pemerintah. Ia menegaskan informasi kesehatan berupa kadar GGL harus dicantumkan untuk melindungi konsumen supaya membatasi asupan GGL agar tidak berlebihan. (OL-5)

"Itu bagian dari respon semakin tingginya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi (tekanan darah tinggi), obesitas  dan sebagainya karena pola konsumsi. Kalau kadar garamnya merah berati dia tinggi. Sehingga orang tidak perlu menghitung lagi," kata Sudaryatmo.

Menurutnya untuk langkah tersebut, Indonesia cenderung tertinggal dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pihaknya berharap supaya Permenkes tersebut dinaikan menjadi peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden. Sehingga aturan hukumnya lebih kuat. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More