Puasa Keadaban Politik

Penulis: Asep Salahudin Wakil Rektor bidang akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya Pada: Jumat, 18 Mei 2018, 07:00 WIB Opini
Puasa Keadaban Politik

tiyok

TAHUN 2018 dan 2019 ialah tahun-tahun politik. Hawa panasnya sudah mulai terasa, bukan hanya di media sosial, melainkan juga sudah mulai turun di jalanan. Tagar #gantipresiden dan #tetapjokowi yang langsung dikenakan di tubuh (kaus) semakin menciptakan suasana kebangsaan terbelah dalam dua kutub yang seolah-olah tak bisa dipertemukan.

Elite politik yang semestinya memproduksi diksi yang menciptakan ketenangan justru sering menjadi bensin yang tanpa sedikit pun memiliki tanggung jawab kebangsaan, disiramkan ke tengah masyarakat tunaliterasi.

Debat-debat politik di televisi kalau kita simak secara saksama isinya tak lebih hanya tontonan yang mencerminkan betapa politisi yang kita pilih ternyata kualitasnya tidak cukup menggembirakan. Cara mengargumentasikan gagasan nyaris hampa logika, alih-alih menawarkan jalan baru berpolitik santun dan rasional. Justru, yang acap kali terjadi ialah artikulasi politik yang miskin data dan tidak ditopang nalar meyakinkan.

Di media sosial lebih mengerikan lagi. Polarisasi itu sudah akut. Algoritma medsos sebagai mesin teknologi dengan kemampuan hebat  menghimpunkan kerumunan orang yang sama pandangannya, semakin mengentalkan fanatisme kelompok, menebalkan identitas perkubuan. Bukan hanya punahnya pikiran yang koheren. Malah, yang kerap kali ditemui ialah sumpah serapah dan caci maki lengkap dengan hardikan kata binatang seumpama ‘kecebong’ atau ‘kampret’.

Media sosial menjadi padang kurusetra, perang kata-kata ditumpahruahkan tanpa etika. Kalau dahulu terminal dan pasar sering dijadikan contoh tempat yang melambangkan percakapan kasar, sekarang tempat itu berpindah ke media sosial dengan ‘preman’ yang jumlahnya lebih banyak dan ‘pedagang licik’  yang menjual ‘dagangannya’ sarat dusta, hoaks, dan kabar tak jelas asal usul sumbernya.

Antara komedi dan tragedi berbaur. Khotbah dan sampah saling bertukar tempat. Kebenaran dan kebatilan diikat dalam garis tipis. Kiai beneran dirisak habis-habisan, sementara ustaz abal-abal dijunjung tinggi dan dijadikan rujukan keagamaan walau pun ujarannya tak bermutu dan memunggungi kaidah ilmu pengetahuan.

Di media sosial konsep umat bergeser menjadi followers. Tidak ada pertemuan guru dan murid sebagai adab dalam proses pembelajaran seperti yang diajarkan kitab klasik Talim al-Muataallim, tapi lebih kepada intensitas membaca status, nge-like atau membagikan gagasan yang dianggap penting diketahui khalayak.   

Media sosial tidak saja menjadi tempat jalinan pertemanan menemukan ruangnya, tapi juga sekaligus memutus perkawanan yang dipandang tak sehaluan. Sebuah paradoks sekaligus contradictio in terminis dengan term social media itu sendiri. Hanya di ruang maya seperti ini berita kematian di-like sebanyak-banyaknya sekaligus seseorang mengunggah doa dan sembahyang lengkap dengan foto dirinya yang paling memikat.

Tidak ada urusan doa itu diijabah atau tidak, tulus atau sekadar pencitraan. Dengan menarik penemu FB Zuckerberg menyindir, "Saya bukan Tuhan yang dapat mengabulkan doa kalian. Tak perlu berdoa di linimasa, ini bukan dinding ratapan tempat berdoa jemaat atau rumah ibadah ruang kalian menyampaikan permohonan.”

Interupsi politik
Puasa tentu saja bukan hanya persoalan kemampuan menahan lapar sepanjang siang, melainkan harus melampaui definisi fikih itu. Kalau sekadar itu anak kecil tak banyak mengalami kesulitan. Puasa semestinya juga dimaknai sebagai pintu masuk untuk menahan hawa nafsu, hasrat primitif, dan keinginan rendah yang dapat menghinakan kemanusiaan. Termasuk puasa mengajarkan politik dikelola dengan benar.

Saya menjadi paham betapa tempo hari manusia terpilih baik filsuf atau pun para nabi mereka menjadikan puasa sebagai ibadah kesukaannya. Ternyata puasa tidak hanya dapat membangun kesalehan personal, tetapi juga sosial. Tempo hari Perang Badar yang melambangkan pertempuran kebenaran dan kebatilan diselenggarakan pada bulan Ramadan. Sidarta Gautama melepaskan seluruh atributnya sebagai manusia politik yang gemar berdusta dan mengelabui massa untuk kemudian berpuasa mengosongkan pikir di bawah pohon Bodhis.  

Kearifan lama di sepanjang gugusan tradisi penghayatan manusia  Nusantara dikenal ungkapan ‘tirakat’. Tirakat berasal dari tarekat. Sebuah laku rohaniah yang di antaranya dipraktikkan dengan cara berpuasa. Tirakat sebagai jalan spiritual bukan hanya dalam rangka mencapai kesakten dalam aras individu, melainkan lebih dari itu, sebagai upaya mengajarkan kepada khalayak agar kehidupan tak tersandera materi, tidak dikerangkeng daging, dan keinginan-keinginan kebendaan.

Tirakat sebagai simbol penyatuan ‘agama’ dan ‘negara’. Tidak dalam konteks ‘raganya’ yang bersifat formalistis, tapi jiwanya yang substantifik. Maka, di kemudian hari menjadi bisa dipahami raja-raja yang adil dawuhnya dianggap sebagai kepanjangan dari sabda Tuhan. Kebenaran Tuhan menjelma dalam pribadi sultan. Raja seperti ini secara teologis harus ditaati senafas dengan ketaatan terhadap Tuhan dan nabinya. Athiulah wa athiur Rasul wa ulil amri minkum.

Sebuah kritik
Hari ini diakui atau tidak, politik kehilangan jiwanya. Politik menjadi medan konflik, bukan lagi seni mengatur manusia dengan penuh sentuhan ketulusan. Kita sulit menemukan lagi atmosfer politik yang hangat sebagaimana dicontohkan manusia pergerakan tempo hari. Politik berakhlak, mencerahkan, dan sarat ilmu pengetahuan.

Politik hari ini persis apa yang digambarkan Thomas Hobbes, hanya memberikan ruang bagi mereka yang terkuat, memberikan tempat bagi  siapa pun yang tersiap. Politik yang kehilangan daulat akal sehat, daulat rakyat, dan daulat tirakat. Kalau pemandangan primitif seperti ini yang tak henti dirayakan, kita sesungguhnya tengah menggali kubur sendiri untuk bersama-sama ditimbun dalam sejarah yang sepenuhnya tak layak dikenang. Akhirnya yang kalah menjadi abu dan pemenang bernasib tak ubahnya arang.

Pesan sosial puasa, salah satunya, mengingatkan kita tentang pentingnya mengaktifkan politik beradab.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More