Pemerintah Harus Pahami Bagaimana Radikalisasi Berkembang di Medsos

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 21:47 WIB Politik dan Hukum
 Pemerintah Harus Pahami Bagaimana Radikalisasi Berkembang di Medsos

Ilustrasi--thinkstock

PENELITI dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia Solahudin mengatakan pemerintah harus memahami terlebih dahulu bagaimana proses radikalisasi berkembang di media sosial. Dengan begitu, pemerintah baru akan bisa mengambil tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan maraknya paham radikal tersebut.

"Yang harus dilakukan pemerintah itu mengerti proses radikalisasi via medsos gimana. Pertanyaannya pemerintah ngerti ngga? Kita harus tau medianya apa, message-nya apa, messenger-nya siapa. Ketiga itu harus dipahami oleh pemerintah," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (17/5).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah harus mengetahui media apa yang digunakan maupun pihak-pihak yang berperan dalam proses menyebarkan paham-paham radikal tersebut.

"Misalnya, telegram. Lalu, siapa messenger-nya atau adminnya atau tokoh pentingnya di media sosial tersebut. Kalau dia mempromosikan terus menerus (pesan) kekerasan, harus ada penindakan hukum. Kenapa penting? untuk memberikan efek jera," katanya.

Pemberian efek jera tersebut, sambungnya, bukan hanya untuk menghentikan pesan-pesan yang berisi kekerasan, melainkan juga untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ada konsekuensi hukum jika mempromosikan pesan-pesan kekerasan.

"Messengernya siapa, dilakukan penindakan hukum. Itu pesan kepada orang di luar sana, kalau Anda mempromosikan kekerasan ada konsekuensi hukum. Kalau tidak ada penindakan hukum, itu malah jadi insentif, orang malah jadi ya udah, orang ngga ada sanksi hukumnya," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil riset yang ia lakukan pada 2017, proses radikalisasi berlangsung cepat. Orang dapat terpapar paham radikal sampai melakukan aksi teror hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Sementara, penelitiannya yang dilakukan pada 2013-2014 dimana ia mengambil sampel terhadap pelaku teror dari tahun 2002-2012, mereka rata-rata mulai terpapar sampai mulai melakukan aksi teror berlangsung dalam kurun waktu 5-10 tahun.

"Kurang dari satu tahun orang sudah melakukan teror, faktornya apa? Karena proses radikalisasinya berlangsung intensif, melalui apa? melalui media sosial," pungkasnya. Namun, diakui Solahudin, hasil, penelitiannya tersebut belum disampaikan ke pemerintah. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More