Realisasi Penyaluran Dana Desa Tidak Sesuai Harapan

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 21:20 WIB Ekonomi
Realisasi Penyaluran Dana Desa Tidak Sesuai Harapan

Ilustrasi Seno

REALISASI penyaluran Dana Desa yang tidak sesuai harapan. Padahal, program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan sekaligus menekan angka kemiskinan.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi Dana Desa hingga 30 April 2018 tercatat Rp14,27 triliun atau 23,79% dari pagu alokasi dalam APBN 2018 sebesar Rp60 triliun. Capaian itu lebih rendah Rp 2,38 triliun dari realisasi pada periode serupa pada 2017 lalu sebesar Rp 16,65 triliun.

"Untuk Dana Desa kita baru bisa mencairkan Rp14,3 triliun. Ini lebih rendah dari sisi persentase yaitu 23,8%, dibandingkan periode tahun lalu. Salah satu penjelasannya adalah realisasi dana desa untuk "cash for work" tidak secepat yang kita harapkan," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/5).

Secara keseluruhan, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir April 2018 mencapai Rp251,93 triliun atau 32,88% dari target APBN 2018 sebesar Rp766,16 triliun.

Ia menekankan pemerintah berupaya memperkuat dan memperketat tata kelola penyaluran TKDD. Apalagi, kasus penyalahgunaan TKDD marak terjadi di berbagai daerah, tercermin dari hasil tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyoroti pelambatan distribusi Dana Desa, Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi tentang penyebab terhambatnya penyaluran baik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan salah satu penyebab ialah karena masih ada daerah yang belum menetapkan peraturan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di wilayahnya.

"Selain itu, penetapan Perdes APBDes yang terlambat juga dikarenakan adanya penyesuaian APBDes terkait pelaksanaan Dana Desa dengan skema "cash for work" atau padat karya tunai, yaitu pemenuhan sedikitnya 30 persen dari Dana Desa untuk bidang pembangunan wajib digunakan untuk upah tenaga kerja," kata dia.

Faktor lain yang mempengaruhi pelambatan distribusi Dana Desa, lanjut dia, ialah belum adanya kesepakatan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan rancangan Perdes APBDes, pergantian aparat desa, berikut lambannya proses asistensi penyusunan RKPDesa dan APBDes di tingkat kabupaten atau kota.

Penyaluran Dana Desa tahap I sudah mencapai 100% dengan besaran Rp 12 triliun, sedangkan realisasi penyaluran tahap II baru berkisar Rp4,68 triliiun.

Boediarso mengungkapkan masih rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa tahap II dikarenakan pemerintah daerah masih fokus pada upaya penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 20% dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa). Alhasil, penyaluran Dana Desa tahap II mengalami keterlambatan 40%.

"Namun kami optimis sampai akhir semester I 2018, yaitu bulan Juni nanti, paling tidak penyaluran Dana Desa sudah mencapai 60 persen dari total pagu. Ini terutama karena ada persyaratan untuk tahap I sebesar Rp 12 triliun paling lambat pekan ketiga Juni harus segera dicairkan daerah, kalau tidak hangus," ujarnya.

Untuk Dana Desa tahap II dengan target Rp24 triliun, kata dia, harus sudah dicairkan dari RKUN ke RKUD paling lambat pada pekan ke empat Juni. "Kkalau tidak ya hangus. Dengan sanksi itu daerah akan mempercepat penyaluran," tutur Boediarso. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More