Penggunaan Premium makin Menurun

Penulis: (Cah/E-1) Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 23:00 WIB Ekonomi
Penggunaan Premium makin Menurun

MI/ROMMY PUJIANTO

MASYARAKAT semakin banyak beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih baik dan ramah lingkungan. Jumlah penggunaan premium pun terus menurun.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, realisasi penggunaan premium turun hampir 50% di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Tercatat, premium di Jamali terserap sebesar 1.037.161.08 kiloliter (kl) pada triwulan pertama 2018. Padahal realisasi premium di wilayah tersebut tahun lalu mencapai lebih dari 2 juta kl. Kondisi serupa juga terjadi di luar Jamali. Pada triwulan I 2018, masyarakat hanya membutuhkan 1,9 juta kl atau turun sekitar 29% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 2,6 juta kl.

Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menargetkan hingga akhir April konsumsi premium non-Jamali bisa mengalami penurunan kembali.

"Untuk sampai akhir April bisa turun lagi 15% ," jelas Fansurullah dalam keterangan pers, Kamis (17/5).

Akibat perilaku tersebut, badan usaha pun secara bertahap mengubah sarana dan fasilitas (sarfas) premium menjadi pertalite. Salah satu pertimbangan sarfas, tambah Fansurullah, ialah penyaluran premium sebagai subsidi BBM hanya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Ada komitmen Pertamina betul-betul mewujudkan premium disalurkan kepada yang berhak. Kita apresiasi Pertamina menjaga apa yang sudah diharapkan pemerintah," tegasnya.

Meski pola konsumen BBM mengalami perubahan, pemerintah tetap menjamin ketersediaan BBM jenis premium. Bahkan, pemerintah akan memperluas jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tersebut ke wilayah Jamali.

Pemerintah segera menyelesaikan regulasi baru sebagai dasar payung hukum baru dalam menjalankan tugas tersebut. Pemerintah berencana menambah volume kuota premium sebesar 5 juta (kl) sehingga totalnya menjadi 12,5 juta kl.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More