Satgas tidak Segan Tindak TKA Ilegal

Penulis: (Pra/E-3) Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 22:55 WIB Ekonomi
Satgas tidak Segan Tindak TKA Ilegal

ANTARA FOTO/Rony Muharrman

PEMERINTAH memperkuat pengawasan terhadap tenaga kerja asing dengan membentuk Satuan Tugas Tenaga Kerja Asing (Satgas TKA) yang terdiri atas 25 kementerian dan lembaga. “Satgas ini untuk peningkatan pengawasan TKA. Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan pengawas ketenagakerjaan dan tim pengawas orang asing. Kini lebih terintegrasi karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (17/5).

Hanif mengatakan satgas dibentuk sebagai tindak lanjut rekomendasi panitia kerja di Komisi IX DPR mengenai perlunya Satgas TKA untuk mengawal Perpres No 20/2018 mengenai Penggunaan TKA.

Satgas TKA beranggotakan 45 orang dan berlaku aktif selama enam bulan ke depan. Mereka bertugas mengawasi dan melaporkan kegiatan TKA di dalam negeri. “Satgas ini bersifat sementara dan mereka wajib memberikan laporan tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Setelah enam bulan kami akan evaluasi kinerja satgas. Kalau masih diperlukan, dapat diperpanjang.”

Hanif juga menegaskan sesuai UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara terbuka tidak melarang keberadaan TKA. Namun, pemerintah menerapkan persyaratan ketat bagi perusahaan yang menggunakan TKA. “Pemerintah tidak segan menindak tegas perusahaan serta TKA yang masuk secara ilegal,” pungkas Hanif.

Terkait dengan itu, Hanif mengaku tidak pernah mendapat laporan dari Ombudsman mengenai keberadaan TKA di Morowali, Sulawesi Tengah. “Laporan tidak pernah diberikan kepada kami. Mereka (Ombudsman) ini sebenarnya ingin mengeluarkan laporan atau opini?” pungkas Hanif.

Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker Sugeng Prayitno mengatakan pihaknya meninjau langsung lokasi Indonesia Morowali Industrial Park. Hasilnya, ia tidak melihat pelanggaran seperti selama ini dikabarkan berbagai pihak.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pe-nempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Maruli A Hasoloan mengatakan selama 2018 Kemenaker menindak 82 kasus pelanggaran TKA. Pelanggaran itu meliputi administrasi tidak lengkap, izin kerja sudah habis, serta izin yang tidak sesuai pekerjaan di lapangan. “Dari total yang ditindak, 37 TKA sudah keluar dari lokasi kerja dan sisanya masih proses penanganan.” (Pra/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More