KPK Supervisi Kasus di Polda Kalimantan Timur

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 17:00 WIB Polkam dan HAM
KPK Supervisi Kasus di Polda Kalimantan Timur

MI/ROMMY PUJIANTO

TIM Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (17/5), melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi bersama dengan Polda Kalimantan Timur, di kantor KPK, Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut tim Polda Kalimantan Timur dipimpin AKBP Winardy selaku Kasubdit Tipikor Polda Kalimantan Timur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan dalam kegiatan tersebut KPK bersama dengan Polda Kalimantan Timur membahas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penanganan lahan untuk pembangunan rumah potong unggas (RPU) senilai Rp12,5 miliar. Proyek tersebut terdapat pada dinas Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015.

"Perkara itu diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp11 miliar berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Kalimantan Timur," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (17/5).

Febri menjelaskan tujuan koordinasi dan supervisi tersebut adalah untuk mendukung aparat penegak hukum dalam menyelesaikan penanganan perkara korupsi yang mereka tangani.

Dalam kasus ini unit Korsupdak KPK mengaku siap memfasilitasi penyidik Polda Kaltim terkait penelusuran aset dan para ahli, dalam rangka memperkuat bukti unsur perbuatan melawan hukum dari para tersangka.

"Penyidikan kasus sudah dimulai sejak Juli 2017 dan bentuk dukungan dari KPK adalah fasilitasi asset tracing, fasilitasi ahli administrasi negara, ahli pertanahan, ahli pengawas profesi keuangan, dan ahli keuangan daerah," terang Febri.

Saat ini tersangka yang sudah diproses di antaranya adalah CC, mantan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2014 dan MY, Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan yang menjabat sejak Desember 2014.

Penyidik sejauh ini sudah menetapkan 7 orang tersangka dan sedang melakukan pengembangan kasus untuk mendalami peran sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan. (A-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More