Cegah Rantai Terorisme, Paham Radikali Mesti Ditangkal

Penulis: Sri Utami Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 17:00 WIB Humaniora
Cegah Rantai Terorisme, Paham Radikali Mesti Ditangkal

Ilustrasi

PENYELESAIAN masalah terorisme tidak kunjung menemui titik akhir. Dalam memutus mata rantai berbagai ancaman terorisme yang dipengaruhi paham radikal, pemerintah masih melihat ancaman tersebut secara struktural dan hanya mengandalkan peran lembaga negara.

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Sri Sunarti Purwaningsih saat diskusi 'Memutus Mata Rantai Terorisme' mengatakan ancaman terorisme harus dilihat secara menyeluruh. Peran berbagai elemen serta ketegasan aturan menjadi modal penting mengakhiri berbagai ancaman tersebut.

"Hingga saat ini negara belum mengesahkan undang-undang tentang antiterorisme. Kita juga tidak boleh lupa pada persoalan deradikalisasi yang sudah ditanamkan di tengah masyarakat yang memiliki pandangan radikal," jelasnya.

Pencegahan, kata dia, menjadi unsur terpenting untuk menghentikan padangan radikal berkembang lebih luas di masyarakat.

Dia mencontohkan pemerintah memberikan pemahaman deradikalisasi masih sebatas kepada pelaku utama. Padahal di negara lain deradikalisasi juga dilakukan terhadap semua anggota keluarga yang sebelumnya telah dipetakan.

"Di Singapura misalnya deradikalisasi juga dilakukan kepada anggota keluarga. Memutus mata rantainya tergantung pada deradikalisasi," imbuhnya.

Senada, Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI, Cahyo Pamungkas menerangkan strategi deradikalisasi keluarga bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan baik psikologis dan sosial.

"Pendekatan positif bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus kepada anak pelaku teror, memberdayakan perempuan bagi keluarga yang ditinggalkan kepala keluarganya, serta pemisahan tahanan teroris," terangnya

Di samping itu, pemerintah harus cepat mendeteksi paham radikal yang sudah terpapar kepada anak-anak atau yang berpotensi menjadikan anak menjadi korban. Gerakan gagasan radikalisme seringkali terjadi melalui keluarga teroris. Sehingga penyelesaian yang hanya berbasis pada keamanan tidak akan mampu memutus mata rantai terorisme.

"Anak-anak ini harus dipisahkan dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya yang memiliki paham radikal. Negara memiliki peran ini untuk melindungi anak," tegasnya. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More