Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 15:07 WIB Ekonomi
Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

Ilustrasi

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA), Kamis (17/5).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan satgas tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut rekomendasi panitia kerja di Komisi IX DPR RI mengenai perlunya Satgas Pengawasan TKA untuk mengawal Peraturan Presiden Momor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Satgas tersebut berlaku aktif selama enam bulan ke depan dan memiliki tugas untuk mengawasi dan melaporkan seluruh kegiatan TKA di dalam negeri.

"Pembentukan satgas ini merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas Orang Asing. Sekarang akan lebih terintegrasi karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait,” ujar Hanif.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hanif menjelaskan Indonesia merupakan negara terbuka yang tidak melarang keberadaan TKA. UU tersebut hanya mengamanatkan pengaturan penggunaan TKA.

Maka dari itu, pemerintah telah menerapkan berbagai persyaratan ketat bagi perusahaan yang hendak menggunakan TKA. Pemerintah pun tidak segan menindak tegas perusahaan dan TKA yang masuk secara ilegal.(X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More