Izin Keluar, Bulog tidak Langsung Impor Beras

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 13:02 WIB Ekonomi
Izin Keluar, Bulog tidak Langsung Impor Beras

ANTARA

PEMERINTAH, melalui Kementerian Perdagangan, telah mengeluarkan izin impor beras tambahan sebesar 500 ribu ton untuk dilaksanakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rekortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun, Perum Bulog, selaku operator, mengaku tidak akan langsung menindaklanjuti izin impor tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya akan terlebih dulu memelajari berapa produksi dan kebutuhan sebenarnya akan komoditas beras saat ini. Dengan demikian langkah importasi akan efektif dan tepat sasaran.

"Kami akan pelajari lebih dulu. Kebutuhan kita berapa besar. Kita hitung dulu. Itu kan baru izin. Izin itu dari Kementerian Perdagangan dan tidak melulu setelah izin dikeluarkan kita harus langsung impor. Kita hitung dulu karena Menteri Pertanian bilang di beberapa lokasi surplus," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (17/5).

Jika memang produksi beras surplus dan impor tetap dilakukan, itu akan merugikan Bulog sebagai perseroan.

"Beras itu kan ada masa waktunya. Kalau disimpan kelamaan bisa rusak. Sementara kita yang impor, dananya dari kita, nanti dikeluarkan juga harus menunggu penugasan jadi ini harus dihitung dengan benar. Kalau tidak Bulog yang rugi," ucapnya.

Jika hasil hitungan nanti terbukti ketersediaan tidak mencukupi kebutuhan, Bulog akan bergerak cepat untuk melaksanakan importasi tersebut.

"Tetapi kalau kita butuhnya hanya 100 ribu ton, ya kita tidak perlu impor sampai 500 ribu ton," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More