Menristekdikti Ultimatum Rektor Selektif Pilih Penceramah

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 12:04 WIB Humaniora
Menristekdikti Ultimatum Rektor Selektif Pilih Penceramah

ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

GUNA menangkal faham radikal (radikalisme) dan intoleransi di lingkungan kampus, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir meminta para Rektor dan pimpinan perguruan tinggi selama bulan Ramadhan selektif memilih penceramah agama.

“Saya sudah meminta para rektor dan jajaran pimpinan perguruan tinggi dalam menghadapi bulan Ramadhan semua kegiatan tarawih dilakukan secara bersama, pesantren kilat atau sanlat untuk mencari penceramah agama atau mubaligh, ustadz atau imam salat yang memberikan sikap toleransi pada semua pihak. Jangan penceramah yang cenderung pada radikal dan intoleran,” tegas M Nasir menjawab Media Indonesia, usai konferensi pers tentang Peraturan Menristek Dikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah di kantor Kemenristek Dikti, Jakarta, Kamis pagi (17/5).

M Nasir menegaskan hal tersebut harus hinderi. “Jadi saya himbau para rektor mengambil pernceramah atau mubalig yang memberikan kesejukan dan kedamaian bukan yang memberikan ceramah yang menghasut . Mari kita sebaiknya mengisi Ramadhan untuk kehidupan kebangsaan Indonesia yang lebih baik ,” tegasnya.

M Nasir mengutarakan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri, Rabu (26/5) dia telah menyampaikan pesan khusus kepada pemimpin PTN dan Kopertis terkait kegiatan kampus menghadapi bulan Ramadhan.

"Saya ingin kampus mejadi rujukan untuk kedamaian, kampus harus menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dalam bulan ramadhan saya minta penceramah memberikan ceramah yang menyejukan dan mendamaikan di kampus masing-masing. Jangan sampai ada intoleransi dan radikalisme, bila ada intoleransi dari dosen dan mahasiswa, akan diberikan peringatan dan ditindak,"tegasnya.

Selain itu Menteri Nasir juga mengungkapkan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memberikan tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan radikalisme. Menristekdikti juga meminta para rektor untuk mengawasi dengan lebih baik organisasi-organisasi yang memiliki potensi menyebarkan paham radikalisme di lingkungan kampus. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More