LPSK Berharap RUU Antiterorisme Disahkan

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 09:36 WIB Politik dan Hukum
LPSK Berharap RUU Antiterorisme Disahkan

MI/Adam Dwi

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak lepas dari urgensi agar hak-hak korban tindak pidana terorisme dapat dipenuhi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap RUU tersebut segera disahkan.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan dalam UU sebelumnya, belum ada pasal yang memuat perlindungan bagi saksi dan korban. Namun, pada RUU yang ada saat ini aturan itu sudah diakomodir.

"Kami mengusulkan adanya pasal tersebut dan sudah dimasukan dalam daftar inventaris masalah. Dalam revisi korban mendapat perlindungan dan bantuan medis setelah peristiwa terjadi," ujar Edwin ketika dihubungi, Kamis (17/5).

Dia merinci, setidaknya ada tiga bantuan yang bisa diberikan kepada korban dalam RUU Penghapusan Tindak Pidana Terorisme. Pertama bantuan medis dari sejak peristiwa terjadi sampai pascaperistiwa.

Kedua bantuan psikologis dan bantuan psikososial pemulihan pada korban, termasuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan keperluan penyidikan. LPSK, ujarnya, bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Ketiga korban juga akan diberikan kompensasi melalui putusan pengadilan kasus terorisme yang akan datang.

"LPSK yang mengajukan kepada jaksa untuk diputuskan oleh hakim. Tapi buat korban terorisme di masa lalu, mendapat kompensasi dibayarkan tanpa proses peradilan," terang Edwin.

Poin-poin tersebut, ujarnya, yang membedakan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan UU sebelumnya.

"Sebelumnya hanya restitusi dan kompensasi saja," terang Edwin.

Edwin menuturkan usulan itu juga berangkat dari pengalaman korban teror bom di masa lalu. Kendala yang dihadapi oleh korban-korban teror bom masa lalu seperti bom Bali dan bom di Hotel J.W Marriot adalah perhatian penyidik hampir sepenuhnya pada pelaku. Sehingga, ketika LPSK akan memberikan bantuan, data tentang korban luput dan sulit didapatkan dari kepolisian karena kepolisian tidak melakukan pendataan terhadap korban.

Karena itu, dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditegaskan penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara yang akan melakukan pendataan terhadap korban.

"Untuk peristiwa bom yang sudah lama, sulit mendapatkan surat keterangan korban. Karena itu, untuk peristiwa bom sesudahnya LPSK tidak lagi meminta surat keterangan korban dari kepolisian, tetapi langsung kalau memang korban teror bom kami berikan bantuan," ucapnya.

Seperti yang sudah diberitakan, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disepakati pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2016 lalu. Usulan merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencuat pascaterjadinya teror bom di Thamrin yang terjadi pada 14 Januari 2016 lalu.

Meski dua tahun telah dibahas, tetapi tidak kunjung selesai. Peristiwa rentetan teror yang terjadi di Surabaya pada pekan lalu, membuat banyak pihak mendesak RUU tersebut segera diselesaikan. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More