Presiden Ingatkan Kementerian

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 09:00 WIB Polkam dan HAM
Presiden Ingatkan Kementerian

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan setiap kementerian dan lembaga nonkementerian terintegrasi dalam satu sistem elektronik tunggal (online single submission/OSS). "Sidang kabinet paripurna kali ini membahas persiapan peluncuran OSS yang detailnya akan dipaparkan menko agar dapat menjadi perhatian oleh menteri dan kepala lembaga nonkementerian," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

Presiden menyampaikan hal itu dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja. "Saya perintahkan kementerian dan lembaga serta kepala daerah yang akan terintegrasi dengan OSS agar betul-betul mempersiapkan diri, baik dari segi sistem maupun sumber daya manusia, termasuk mengubah kultur birokrasi yang kita miliki," tambahnya.

Presiden juga meminta agar ego sektoral dalam penerapan OSS itu benar-benar dihilangkan. "Saat OSS ini diluncurkan harus betul-betul sudah hilang yang namanya ego sektoral, tidak ada prosedur yang ribet, yang lama-lama, semua harus terintegrasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah," ungkap Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem online atau daring, tapi juga terkait penyederhanaan regulasi. "Berkali-kali saya sampaikan penyederhanaan regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di kementerian/lembaga maupun di daerah. Saya perintahkan kepala staf kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan kepada saya, kementerian apa saja dan lembaga nonkementerian apa saja yang belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam pelaksanaan penyederhanaan di kementerian masing-masing," tegas Presiden.

Regulasi tidak perlu

Dalam penerapan OSS, imbuh Presiden, diharapkan dapat meningkatkan investasi dan ekspor, dua hal kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia. "Terutama investasi yang padat karya. Sekali lagi, ingin saya garis bawahi untuk investasi yang berhubungan dengan padat karya agar yang namanya prosedur perizinan betul-betul bisa dikurangi sebanyak-banyaknya. Hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu."

Regulasi yang berbelit-belit itu akhirnya dapat menghambat investasi dan ekspor yang sedang dikejar pemerintah demi pertumbuhan ekonomi. "Kita melihat strategi makro fiskal kita dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sudah hati-hati dan dalam trek yang betul. Postur fiskal juga kita terus benahi sehingga saya ingin sekali lagi, saya tidak tahu ke berapa kali, seluruh menteri agar mengecek program-program kegiatan di kementeriannya. Untuk yang rutinitas yang bertahun-tahun agar digeser ke hal-hal yang produktif yang memberikan hasil yang bisa memberikan manfaat untuk rakyat," tutur Presiden.

Presiden pun mengungkapkan bahwa ia menemukan banyak detail rutinitas yang monoton dan tidak melakukan apa-apa dalam pembangunan, masih ada dalam postur anggaran kementerian.

Berkenaan dengan hal itu, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas meminta pemerintah memperbaiki sistem perizinan karena menjadi lahan empuk bagi pejabat di daerah untuk melakukan korupsi sekaligus mempersulit pelaku usaha dalam pengembangan bisnis. (Ant/P-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More