Moderasi Agama Menemukan Urgensinya

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 07:55 WIB Politik dan Hukum
Moderasi Agama Menemukan Urgensinya

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap menunaikan salat tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (16/5).

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyampaikan pentingnya peran pemuka agama untuk memelihara kekondusifan di masyarakat. Di tengah situasi bangsa yang tengah dirundung serangan teroris belakangan ini, moderasi agama pun menemukan urgensinya.

Presiden mengutarakan hal itu saat bertemu tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Mereka yang hadir di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Henriette Hutabarat, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. Pun hadir Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Nyoman Udayana Sanggih dan Kepala Sangha Theravada Indonesia Bhikku Pannavaro Mahathera.

Selain itu, hadir dalam pertemuan itu Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua BPIP Yudi Latif, serta Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Seusai pertemuan, Nasaruddin Umar mengatakan Presiden dan para tokoh agama banyak menyinggung persoalan bangsa terkini, termasuk terorisme. Jokowi, menurutnya, meminta pemuka agama ikut andil merawat kebinekaan. "Kita mengingatkan politik sejarah masa lampau bahwa kita sama-sama sebagai warga bangsa, sehidup sependeritaan, sampai menjadi sebuah negara yang sangat ideal seperti ini. Mari kita merawat bersama, mari kita merawat kebinekaan bersama."

Jokowi juga meminta tokoh agama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih baik lagi kepada umat masing-masing. Semakin dalam pemahaman terhadap ajaran agama, umat akan semakin arif dan bijaksana.

Para pemuka agama pun meneguhkan kembali komitmen untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dengan kekuatan kerohanian bagi penganutnya. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ikut mendampingi Presiden, diperlukan moderasi agama untuk menangkal paham-paham radikalisme yang berbalut ajaran agama.

"Kita harus semakin meneguhkan moderasi agama. Moderasi dalam artian agama tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengamalan yang ekstrem yang berlebihan," ujar Menag.

Tokoh-tokoh agama, tandas dia, mesti bisa menjadikan agama sebagai sumber nilai, jangan justru menjadi sumber perpecahan dan permisif terhadap paham-paham radikalisme dan ekstremisme. Pasalnya, agama pada hakikatnya ialah moderat.

"Kalau sudah berlebihan, itu tentu sudah keluar dari inti ajaran agama. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk mengembalikan semua bentuk pemahaman dan pengamalan keagamaan dalam sisi yang moderat," tutur politikus PPP itu.

Ceramah provokatif

Menteri Lukman mengakui masih ada tokoh agama yang menyampaikan isi ceramah provokatif dan agitatif. Padahal, isu agama yang memunculkan pertentangan dan intoleransi harus dicegah bersama karena dapat membahayakan NKRI.

"Sejak tahun lalu saya sudah memberikan imbauan dan seruan kepada pengelola rumah ibadah, penceramah di semua agama, agar menggunakan rumah ibadah tidak provokatif, agitatif, apalagi menebarkan fitnah. Harus kembali kepada esensi agama yang melindungi harkat, derajat, dan martabat manusia," ucap Menag.

Dari Surabaya, Jawa Timur, Wali Kota Tri Rismaharini mengajak seluruh pengurus takmir masjid se-Kota Pahlawan untuk ikut membentuk karakter anak-anak muda serta membentengi mereka dari pengaruh buruk paham radikal. Ajaran Islam, tegas dia, tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti orang lain.

"Saya mohon kepada Bapak-Bapak, kalau ada yang berbeda, tolong dilaporkan kepada kami atau pihak kepolisian agar bisa segera kami tindak lanjuti," kata Tri Rismaharini saat memberi pengarahan kepada para takmir masjid di Gedung Wanita Kalibokor, Surabaya, kemarin. (Ant/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More