Forpim PTKIN Dukung Percepat Revisi UU Antiterorisme

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Selasa, 15 Mei 2018, 16:15 WIB Humaniora
Forpim PTKIN Dukung Percepat Revisi UU Antiterorisme

Ist

FORUM Pimpinan (Forpim) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang terdiri atas 58 perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) mendukung Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Antiterorisme agar segera diberlakukan.
 
"Kami kira, revisi UU Antiterorisme bisa segera dipercepat diundangkan dan diberlakukan sehingga aparat keamanan negara, khususnya kepolisian, dapat segera melakukan tindakan pada mereka terduga teroris," kata Ketua Forpim PTKIN, Dede Rosyada, menjawab Media Indonesia di Kampus UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta, Selasa (15/5).
 
Menurut Dede, yang juga Rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini, aksi kejahatan harus dicegah sebelum terjadi dan membahayakan banyak orang.
 
"Apakah tidak boleh tegas dan keras kepada penjahat atau teroris? Mereka harus ditindak sebelum melakukan aksinya seperti yang terjadi pada kejadian tragedi bom di berbagai daerah termasuk di tiga gereja di Surabaya yang menewaskan dan melukai puluhan orang," tegasnya.
 
Namun begitu, agar tidak menjurus otoriter, menutut dia, revisi UU Antiterorisme tetap harus diberi rambu-rambu yang sesuai koridor hukum yang tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) warga negara.
 
Lebih lanjut ia menyatakan, Forpim PTKIN turut mengutuk aksi teroris di luar perikemanusiaan dengan aksi brutal di tiga gereja Surabaya tersebut.
 
"Kami turut bela sungkawa dan mengutuk aksi teroris ini. Kami berharap pemerintah dapat mengusut dan menginvestigasi dalang intelektual aksi terorisme tersebut karena dilakukan secara sistematis, " tegasnya.
 
Ia mengutarakan Forpim PTKIN menyerukan kepada umat dan tokoh umat Islam khususnya menyuarakan Islam yang toleran dan inklusif serta humanis untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan bersama umat Nasrani dan umat beragama lainnya di Tanah Air dalam bingkai NKRI. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More