UU TNI Payung Hukum Pembentukan Koopsusgab

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 22:35 WIB Politik dan Hukum
UU TNI Payung Hukum Pembentukan Koopsusgab

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

KETERLIBATAN TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentera Nasional Indonesia. UU tersebut mengatur operasi militer, selain perang dengan memperhatikan obyek vital, skala ancaman, dan waktu.

Regulasi itu menjadi dasar pemerintah melibatkan TNI dalam penangulangan aksi terorisme. Apalagi, saat ini, kondisi keamanan di Tanah Air tengah tergoncang karena banyaknya aksi terorisme menyusul kembali terjadinya serangan di Mapolda Riau.

"Ya pasti (TNI dilibatkan). Ini sudah medium. Kalau spektrumnya sudah menuju ke medium sampai high intensity, ya di situlah kira-kira pelibatannya (TNI)," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Ia menjelaskan, TNI dapat dilibatkan ketika ada ancaman yang mengganggu stabilitas negara. Namun, ketika TNI sudah dapat melumpuhkan teroris, proses hukum harus dikembalikan kepada polri.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyetujui pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme. (A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More