Pelepasan Saham PT Delta belum Dibicarakan dengan DPRD

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 22:45 WIB Megapolitan
Pelepasan Saham PT Delta belum Dibicarakan dengan DPRD

Ist

KEPUTUSAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham PT Delta Djakarta ternyata belum dibicarakan dengan DPRD DKI Jakarta.

Pelepasan saham dari perusahaan produsen bir itu harus melalui proses pembahasan dan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi sendiri menyayangkan keputusan tersebut.

"Ini prosesnya nanti perlu persetujuan DPRD, kita kirimkan suratnya ke sana dan nanti kita jalani proses formalnya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/5).

Namun, Anies merasa yakin pihak DPRD akan menyetujui pelepasan saham tersebut. Keputusan pelepasan saham itu, bagi Anies-Sandi, kini telah bulat. "Insyallah, Insyallah disetujui (DPRD)," tambah dia.

Sementara Prasetio menilai PT Delta Djakarta menyumbang dividen yang cukup besar setiap tahunnya, dan telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI. Nilainya rata-rata Rp38 miliar per tahun.

"Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya," ujar Prasetio.

Meski keputusan Anies-Sandi sudah bulat, Prasetio menyebut pelepasan saham harus melalui pembahasan di DPRD terlebih dulu. Selanjutnya juga dibawa ke rapat paripurna untuk keputusan akhirnya.

"Keputusan melepas saham itu harus dikaji lebih dulu dong. Nanti juga harus melalui pembahasan di DPRD, diputuskan melalui paripurna. Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut," papar Prasetio.

Adapun Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak eksekutif terkait keputusan melepas saham itu. Dia pun enggan berkomentar lebih jauh. Senada dengan Prasetio, pelepasan saham milik Pemprov DKI harus melalui mekanisme pembahasan dengan pihak eksekutif, baru kemudian dibawa ke rapat paripurna.

"Saya belum tahu, kan dia harus menyampaikan, bersurat. Alasannya apa nanti kan dibahas jadi saya pun belum bisa berkomentar," tuturnya ketika dihubungi. (A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More