Kedaulatan Energi Harus Segera Terwujud

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 22:35 WIB Ekonomi
Kedaulatan Energi Harus Segera Terwujud

ANTARA FOTO/R. Rekotomo

PEMERINTAH Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya mewujudkan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, di antarnya dengan menetapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air.

"Iya satu harga BBM itu kedaulatan energi, salah satunya," kata Akhmad Syakhroza, Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Irjan Kemen-ESDM) dalam dikusi "Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi" di Jakarta, Graha PENA 98, Jakarta, Rabu (16/5).

Pada diskusi yang dipandu moderator aktivis 98 dari PENA 98, Fendy Mugni, juga menghadirkan dua pembicara yakni Vice President Operation SKK Migas, Elan Blantoro dan Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah.

Dengan penerapan ini, maka seluruh rakyat merasakan keadilan di bidang energi. "Sila kelima Pancasila itu menggambarkan BBM itu satu harga. Kan tidak fair rakyat Indonesia di timur beli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah ketimbang di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan," katanya.

Penerapan kebijakan BBM satu harga di seluruh Tanah Air ini, lanjut Akhmad, merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1645 dan sila kelima Pancasila. "Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan tagline 'Energi Berkeadilan'," ujarnya.

Dari Pasal 33 dan sila kelima Pancasila tersebut, kemudian dijabarkan lagi agar tata kelola di bidang energi, termasuk industri berjalan secara baik, kompetitif, dan kredibel. "Itu prinsip yang dipegang kementerian ini," katanya.

Untuk mendukung itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar dalam bekerja atau membuat regulasi harus mendasarkan pada prinsip di atas sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM harus lebih banyak dinikmati rakyat. 

Selain itu, lanjut Akhmad, juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia karena negeri ini mempunyai keterbatasan anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.

"Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas, supaya investasi ini mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, betapa banyak aturan sektoral ini yang kami hilangkan, sederhanakan lagi karena kita memperbaiki investasi agar investasi tidak berbelit-belit dan lama," pungkasnya. (A-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More