Presiden Ingatkan Kesiapan Perizinan Tunggal

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 21:40 WIB Politik dan Hukum
Presiden Ingatkan Kesiapan Perizinan Tunggal

ANTARA

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan soal kesiapan kementerian, lembaga negara dan pemerintah menghadapi penerapan sistem perizinan tunggal terintegrasi dalam jaringan (online single submission/OSS).

Saat sistem sudah diterapkan, Presiden tidak ingin ada instansi yang tidak siap. "Saya perintahkan kementerian dan lembaga dan kepala daerah yang akan terintigrasi dengan online single submission agar mempersiapkan diri, baik infrastruktur teknologinya maupun dari sisi sumber daya manusianya maupun mengubah kultur birokrasi," tandasnya ketika membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5).

Saat OSS ini diluncurkan, lanjut Presiden, ego sektoral harus antarinstansi harus dihilangkan. "Tidak ada prosedur yang ribet, yang berbelit-belit, berlama-lama. Semuanya harus terintegrasi, lebih cepat, dan lebih sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemda yang kita miliki," tegas Kepala Negara.

Dalam pelaksanaannya nanti,  Jokowi akan terus memantau perkembangan proses perizinan terintegrasi secara online ini. Pantauan itu ditujukan kepada aturan-aturan yang menghambat investasi dan ekspor.

Meski demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem terpadu saja. Tetapi juga menyangkut penyederhanaan regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha baik di kementerian, lembaga, maupun di daerah.

"Untuk itu saya perintahkan juga kepada kepala staf Kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan kepada saya kementerian apa saja dan lembaga non-kementerian apa saja yang masih belum melaksanakan, dan menghambat dalam penyederhanaan regulasi yang ada di kementerian masing-masing," ucap Presiden.

Penyederhanaan regulasi ini menurut Presiden merupakan hal penting bagi sektor nvestasi dan ekspor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Secara spesifik Jokowi mengatakan prosedur perizinan sektor nvestasi yang berhubungan dengan padat karya harus dikurangi sebanyak-banyaknya.

"Hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu. Hilangkan peraturan peraturan baik di tingkat kementerian,. Karena hanya dengan investasi dan ekspor inilah pertumbuhan ekonomi dapat kita kejar. Dengan investasi dan ekspor ini bisa kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada," kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan setiap menteri agar mengecek program program kegiatan yang ada di kementeriannya. Hal ini berkaitan dengan postur APBN dan fiskal.

"Tolong digeser betul ke hal-hal yang produktif yang memberikan hasil, yang memberikan manfaat, yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," pungkasnya. (A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More