Bupati Bengkulu Selatan dan Istri Ditetapkan Tersangka Suap

Penulis: Golda Eksa Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 21:35 WIB Politik dan Hukum
Bupati Bengkulu Selatan dan Istri Ditetapkan Tersangka Suap

MI/Rommy Pujianto

SETELAH melakukan pemeriksaan intensif selama 1x24 jam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dirwan terbukti terlibat kasus suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan tahun anggaran 2108.

Lembaga antirasywah juga menyematkan status serupa kepada istri Dirwan, Hendrati, serta Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan Juhari, kontraktor yang sejak 2017 kerap mengerjakan sejumlah proyek di lingkup pemda setempat.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5) malam, mengatakan peningkatan status hukum itu dikuatkan dengan barang bukti tindak pidana berupa uang tunai Rp85 juta, bukti transfer bank Rp15 juta, dan dokumen terkait rencana umum pengadaan (RUP) dengan skema penunjukkan langsung.

Menurut dia, Dirwan yang kebetulan menjabat Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu diduga menerima upeti dari Juhari sebesar Rp98 juta. Nominal tersebut merupakan bagian dari komitmen fee (imbal jasa) 15% atas lima proyek penunjukkan langsung untuk pengerjaan jalan dan jembatan di wilayah Pemkab Bengkulu Selatan.

"Pekerjaan infrastruktur yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai total Rp750 juta. Uang komitmen fee diberikan oleh kontraktor JHR dalam beberapa tahap," ujar Basaria.

Pertama, pada 12 Mei 2018 sebesar Rp23 juta diberikan secara tunai dari Nursilawati kepada Hendrati. Hendrati lalu menyimpan Rp13 juta di rekening pribadinya, sementara sisanya tetap dipegang oleh Nursilawati. Berikutnya, pada 15 Mei 2018 sebanyak Rp75 juta diberikan Juhari secara tunai kepada Hendrati melalui Nursilawati di rumah Hendrati.

Pengungkapan perkara itu bermula dari laporan pengaduan masyarakat perihal indikasi pemberian suap kepada penyelenggara negara. KPK pun langsung bergerak untuk menelusuri kebenaran informasi rencana suap terkait pengerjaan proyek infrastruktur.

Walhasil, pada Selasa (15/5), para pelaku ditangkap secara estafet dalam kegiatan tangkap tangan (OTT). Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati selaku pihak penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari sebagai pihak yang diduga memberi suap diganjar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (A-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More