Uang Kompensasi Bau Tidak Juga Cair, Warga Bantargebang Demo

Penulis: Gana Buana Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 21:03 WIB Megapolitan
Uang Kompensasi Bau Tidak Juga Cair, Warga Bantargebang Demo

MI
Seorang pemulung Sarjono Kautsar Widya di gunung sampah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Selasa (16/1)

PULUHAN warga penerima uang kompensasi bau dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi menggeruduk kantor pengelola, Rabu (16/5) siang. Mereka menuntut pengelola untuk membayarkan kompensasi bau yang belum dibayarkan selama lima bulan.

Wandi, salah seorang warga mengaku amat kecewa dengan keterlambatan pembayaran uang kompensasi bau yang dijanjikan atas keberadaan TPST Bantargebang di lingkungan mereka. Keterlambatan ini kerap terjadi tiap tahun.

“Kendala administrasi selalu jadi alasan, pemerintah seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, selalu telat tiap tahun,” ungkap Wandi, Rabu (16/5).

Menurut Wandi, tiap bulan belasan ribu kepala keluarga dari tiga kelurahan di sana berhak mendapat uang kompensasi bau sebesar Rp200.000. Tiga kelurahan itu terdiri dari Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Bantargebang.

Uang kompensasi bau yang selama ini didapat dari DKI, kata dia, sangat membantu meringankan beban biaya kehidupan warga. Salah satunya untuk membeli air bersih, karena kandungan air tanah di wilayah setempat sangat tidak baik dikonsumsi akibat adanya TPST.

“Dalam seminggu keluarga saya bisa menghabiskan 2 galon air. Kami beli air galon kemasan, bukan air isi ulang,” tandas dia. (Gan)

Asisten III Kota Bekasi Dadang Hidayat menjelaskan, keterlambatan pembayaran kompensasi bau Bantar Gebang disebabkan lantaran dua organisasi perangkat daerah (OPD) belum menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana hibah yang diperoleh dari DKI pada 2017 lalu.

Dua OPD itu adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

“Tahun lalu kan kita dapat hibah (dana dinamis) Rp248 miliar dari DKI yang dialokasikan untuk penataan infrastruktur oleh dua dinas tersebut, nah laporan SPJnya masih ditunggu,” kata Dadang, Rabu (16/5).

Menurut Dadang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat penyusunan SPJ tersebut ke DKI. Sebab yang terkena dampak dari molornya pencairan ini warga Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi, kata Dadang, berniat menalangi uang bau tersebut sebesar Rp10 miliar untuk triwulan pertama untuk meredam kegelisahan warga. Dia menargetkan, uang bau akan diterima warga pada Jumat (18/5) mendatang.

“Secepatnya uang akan masuk ke rekening warga masing-masing, sehingga bisa digunakan untuk keperluan selama Ramadan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyesalkan lambannya kinerja dua dinas teknis tersebut. Dia mempertanyakan lambannya penyusunan SPJ 2017, karena pengelolaan administrasi merupakan kegiatan rutin eksekutif.

“Eksekutif sangat tidak responsif keterlambatan kenapa jadi hal yang dilumrahkan. Sebab yang ajdi korban adalah warga,” kata Ariyanto.

Karena itu, Ariyanto mendesak Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah untuk memberi teguran kepada kepala dua OPD tersebut. Bila perlu, Ia harus memberikan sanksi tegas.

“Ini kan makanan sehari-hari mereka, kenapa bisa lambat sampai lima bulan seperti ini,” tandas dia.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More