Tidak Ada lagi Permainan Harga Eceran Beras

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 21:25 WIB Megapolitan
Tidak Ada lagi Permainan Harga Eceran Beras

ANTARA FOTO/Makna Zaezar

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD pangan dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan bersinergi memastikan tidak ada permainan harga eceran beras selama Ramadan. Pasalnya, dalam tiap kemasan jenis beras keluaran Food Stasion (BUMD DKI) terpampang harga eceran tertinggi. Penjual harus menjual lebih rendah dari harga yang tercantum pada kemasan.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Edi, menjelaskan ketentuan pemasangan harga eceran tertinggi pada kemasan sudah termaktub dalam Permendag No 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Saat ini, harga tertinggi untuk beras jenis medium Rp9.450 per kg dan Rp12.800 per kg untuk beras jenis premium.

"Kemasan yang ada di beras sudah tertempel harga eceran tertinggi. Berbeda-beda untuk Sumatera, Lampung dan Jawa. Kalimantan dan NTT. Maluku dan Papua. Otomatis harga yang kita berikan ke distributor atau ritel di bawahnya harga ini,” jelas Arief di PT Food Station Tjipinang Jaya, Rabu (16/5).

Direktur Pengadaan dari Bulog Andriyanto menambahkan, umumnya dari sisi ritel dan penjual terdapat marjin. Namun, harus dipastikan marjin tersebut wajar. “Harus ada marjin yang wajar. Jadi bisa saja menjual harga di bawah itu. Tapi kita monitoring melalui Satgas Pangan bila ada yang menjual dengan harga lebih,” tuturnya.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang turut memastikan ketersediaan beras di Gudang Beras PT Food Station Tjipinang Jaya menekankan, dalam kasus ini pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas. Dirinya, yang sempat berlaku sebagai pengusaha sebelum jadi gubernur, mengatakan hanya mengindahkan pemerintah bila sifatnya perintah, bukan hanya imbauan.

“Saya kan dulu juga pedagang. Kalau pemerintah hanya imbauan ya gitu, tapi kalau pemerintah tegas saya kira efektif. Jadi pemerintah itu tugasnya memerintah bukan mengimbau. Kalau harga ini saya tegas saja kita perintahkan. Kita kunci.” Katanya. (A-5)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More