Bawaslu Jabar: Pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu Langgar Aturan Debat

Penulis: Bayu Anggoro Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 18:51 WIB Politik dan Hukum
Bawaslu Jabar: Pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu Langgar Aturan Debat

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memutuskan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu melanggar saat pelaksanaan debat kandidat Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018, di Depok, Senin (14/5).

Pasangan yang diusung PKS dan Gerindra ini telah melanggar peraturan dan tata tertib KPU tentang pelaksanaan debat.

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat bersama yang dilakukan Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Rabu (16/5).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto menyebut pasangan calon tersebut melanggar peraturan administrasi karena mengucapkan dan membawa atribut '2019 ganti presiden'.

"Dalam aturan dan tata tertib, di dalam forum (debat kandidat) tidak boleh membawa atribut di luar atribut yang sudah disepakati atau ditetapkan KPU," katanya.

Dia menambahkan, dalam debat kandidat itupun KPU mengatur visi dan misi yang disampaikan pasangan calon hanya terkait program lingkungan.

Penentuan ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama-sama sebelum debat kandidat. "Jadi yang disampaikan tidak menyangkut hal lain," katanya.

Oleh karena itu, Harminus memastikan Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran ini. "Dalam 1-2 hari rekomendasinya bisa dikeluarkan (KPU)," katanya seraya menyebut pelanggaran ini administratif.

Dia katakan, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah membahas dugaan pelanggaran pidana terkait insiden tersebut.

"Kita sudah gelar perkara. Apa yang disangkakan yaitu memprovokasi pada saat kampanye, unsur-unsurnya belum terpenuhi. Sehingga tindakan pidana pemilunya dihentikan," katanya/

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat akan segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ini. Menurut dia, jika melanggar administrasi, pasangan calon akan diberi sanksi teguran, lisan, hingga larangan mengikuti debat kandidat berikutnya.

"Kita pelajari dulu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa. Pada intinya, apa yang diperintahkan Bawaslu, kita akan laksanakan dalam waktu tidak lama," katanya.

Yayat mengakui KPU kecolongan sehingga terjadinya insiden tersebut. "Teknis lainnya berjalan lancar. Tapi saya mengakui kecolongan. Tapi kalau disebut KPU lalai, saya tantang lalainya di mana? Kalau kecolongan saya akui," katanya. (A-1)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More